BKBPM Usul Perda Perlindungan Perempuan dan Anak

SURYA Online, MALANG-Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat (BKBPM) Kota Malang mendesak agar Pemkot segera membuat Perda Perlindungan Anak dan Perempuan.

Menurut A. El Zamzami Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Anak BKBPM, Perda Perlindungan Anak dan Perempuan sangat penting sehingga harus  diakomodir pemerintah sesegera mungkin.

"Perlakukan semena-mena terhadap perempuan dan anak banyak terjadi. Karenanya Perda itu sangat penting," ujarnya usai berdiskusi terkait program pemberdayaan perempuan dan anak di Jl.MT Haryono gang 19 Minggu (28/1/2013).

Berdasarkan data yang dihimpun LSM Women Crisis Center (WCC) ada ratusan perempuan yang mengadu  mendapat kekerasan dari suaminya. Apabila ada Perda yang mengcover masalah kekerasan itu, maka Pemerintah bisa mengambil sikap dengan menyiapkan beberapa langkah hukum atau antisipasi-antisipasi lainnya.

Dia contohkan, di daerah Ijen ada salah satu perempuan berstatus istri kedua selalu mendapat siksaan dari suaminya. Kasus serupa juga dialami salah satu perempuan di kawasan Jl.MT Haryono. "Kami masih mengumpulkan data-datanya. Karena tidak gampang membuat mereka mau lapor. Ini juga kan termasuk aib," jelasnya.

Sebenarnya, ujar El Zamzami, saat ini DPRD Kota Malang sedang mengajukan Ranperda Inisiatif Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Zamzami menilai Perda KDRT kurang efektif karena hanya mencangkup perempuan.

Dia menyarankan agar Ranperda KDRT diubah menjadi Perda Perlindungan Perempuan dan Anak. "Karena di dalam perda itu, sudah tercangkup semuanya,baik perempuan dan anak," terangnya.

Kendati telah menyarankan itu, Zamzami merasa percuma. Sebab Dewan menolak usulannya. "Menurut anggota dewan, sudah sampai tahap akhir jadi tidak bisa diubah," ungkap Zamzami.