Kota Malang Belum Siap Terapkan Kartu Pintar
Kartu pintar adalah kartu bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Tujuannya untuk mengurangi angka putus sekolah.
Penulis: Siti Yuliana | Editor: Suyanto
Kartu pintar adalah kartu bantuan pendidikan bagi siswa dari keluarga tidak mampu. Tujuannya untuk mengurangi angka putus sekolah.
Ya'kud Ananda Qutban, Anggota Komisi D DPRD Kota Malang mengatakan, pihaknya tidak bisa langsung menerapkan kartu pintar ala Jokowi. Alasanya, dewan belum melakukan analisis dampak positif negatif pemberlakuan kartu jaminan pendidikan warga miskin tersebut. "Kita tidak bisa langsung meniru, apalagi RAPBD 2013 sudah dibahas," kata Nanda-panggilan Ya'kud Ananda Qutban-, Senin (10/12/2012).
Nanda memperkirakan, kartu pintar baru bisa diterapkan di Kota Malang 2 atau 3 tahun ke depan. Itu pun apabila Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang menyetujuinya. "Kita juga akan pertimbangkan anggaran keuangan kita," lanjutnya.
Tidak hanya itu, dewan juga akan mengubah perwali Pendidikan untuk mengatur prosedur penerapan kartu pintar. "Saya rasa peluang untuk menerapkan kartu itu tetap ada, cuman sampai saat ini para anggota dewan belum pernah membicarakan masalah ini," bebernya.
Sementara itu, Hadi Hariyanto Ketua Musyarakat Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMPN se-Kota Malang menambahkan, Pemkot Malang tidak bakal bisa menerapkan kartu pintar ala Jokowi. "Tidak bisa karena pemerintah belum bisa menjamin ketercukupan biaya pendidikan siswa selama ini," ujarnya.
Selama ini, kata Hadi, Pemkot hanya bisa mengcover biaya operasional siswa. Sementara biaya lain-lain seperti peningkatan mutu masih dicover sekolah masing-masing. "Bisa saja ada kartu pintar, asal seluruh biaya pendidikan ditanggung," tegasnya.
Sementara Andang, Kepala seksi sarana prasarana pendidikan menengah Dindik menambahkan, meski tidak ada kartu pintar, pihaknya telah memberikan bantuan khusus siswa miskin (BKSM) mulai SMP-SMA. "Memang tidak ada kartu pintar tetapi semua bentuk bantuan sudah kami berikan untuk siswa kurang mampu, mulai BKSM hingga kuota siswa miskin di setiap sekolah," ujar Andang.