KMPP Protes Predikat Kota Malang Pelopor Pendidikan Inklusi
Hosnan, Koordinator tim advokasi KMPP mengatakan, Kota Malang belum
Penulis: Siti Yuliana | Editor: Suyanto
Hosnan, Koordinator tim advokasi KMPP mengatakan, Kota Malang belum pantas mendapat predikat itu. Alasannya, ujar Hosnan, Pemkot Malang belum memberikan aksebilitas mulai sarana dan prasarana memadai untuk kaum difable (cacat).
"Faktanya, di sekolah belum sarana prasarana untuk kaum difable seperti perpustakaan khusus, toilet khusus, bangku kursus, dan lainnya," kata Hosnan, Kamis (6/12/2012).
Tidak hanya itu, sekolah di Kota Malang juga masih diskriminatif terhadap siswa difable. KMPP pernah mendapat pengaduan seorang siswa difable ditolak sekolah tertentu. "Sayangnya siswa itu tidak ingin dipublikasikan. Kejadiannya pada penerimaan siswa baru 2012 ini," ucapnya.
Kota Malang sebagai kota pelopor pendidikan inklusi, seharusnya Pemkot menghapus sekolah luar biasa (SLB). Keberadaan SLB justru membuat kaum difable merasa terasingkan. "Biarkan saja para difable masuk sekolah umum. Pemkot tinggal menyiapkan guru khusus untuk mereka," tukasnya.
Sementara, Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Malang Sri Wahyuningtyas menampik pihaknya kurang peduli dengan kaum difable. Dia katakan, sudah banyak ratusan siswa yang diterima di sekolah umum. "Jumlah itu akan terus bertambah karena secara perlahan, kami akan tingkatkan sarana prasarana itu," ujar Yuyun, panggilan Sri Wahyuningtyas.