Reklame Balon Rugikan Pemkot Rp 4 Miliar

Surya Online, MALANG - Gara-gara reklame bakal calon wali kota yang sejak Januari - Oktober 2012 marak di jalanan tidak dipungut retribusi oleh Dispenda, Pemkot Malang kehilangan Rp 4,1 miliar.

Kepala Dispenda kota Malang, Mardioko mengakui kekhilafanya itu. Padahal penarikan pajak reklame tersebut sudah tertuang dalam Perda no.16/2010, tentang pajak daerah dan Perda no.4/2006 tentang penyelenggaraan reklame.

“Kami akui khilaf, karena kami angap tidak dikenai retribusi. Ternyata harus dikenakan, jadi kami akan lakukan sosialisasi terkait ini,” kata Mardioko, Rabu (5/12/2012).

Potensi kehilangan pajak reklame sebesar itu mencuat, setelah BPK mempertanyakan potensi pajak reklame yang hanya senilai Rp 8,5 miliar. “BPK menemukan banyak media reklame yang menyajikan bakal calon, namun potensi pajak reklame justru turun dari Rp 10 miliar menjadi Rp 8,5 miliar setelah PAK,” jelasnya.

Akibat sorotan BPK itu, Mardiono berjanji bakal menarik retribusi reklame sebesar 20 persen. Mengenai pendapatan yang hilang, pihaknya tidak melakukan penarikan ulang. Namun mewajibkan kepada balon untuk menyopoti reklamenya. Bila tidak, maka Mardioko akan mengenakan pajak retribusi seperti aturan yang berlaku. “Sudah kami sosialisasikan. Kalau tidak dicopot, maka akan kami kenakan pajak itu,” tegas Mardioko.

Sofyan Edy Jarwoko, salah satu balon mengatakan belum mengetahui aturan itu juga belum mendapat sosialisasi dari Dispenda. “Kalau memang peraturannya seperti itu, disesuaikan saja tarifnya,” kata Ketua DPD Partai Golkar ini.

Sofyan mengakui, telah memasang reklame dirinya dan telah mendapatkan izin dari Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT), sehingga menganggap tidak ada masalah.