Lepas Seribu Burung, Kaum Difable Ingin Bebas
Masyarakat juga kerap memandang kaum difable dengan sebelah mata.
Penulis: Siti Yuliana | Editor: Satwika Rumeksa
Slamet Thohari, penggagas pelepasan 1.000 burung mengatakan, selama ini kaum difable masih diberlakukan tidak adil, baik dalam kehidupan sosial, berpolitik, pendidikan, dan berekonomi. Tidak hanya itu, akses layanan publik untuk kaum difable juga dinilai minim. "Hak-hak kami sebagai kaum difable belum terpenuhi. Fasilitas publik seperti jalan, pasar, dan tempat-tempat umum lainnya belum memihak pada kami," kata Thohari.
Masyarakat juga kerap memandang kaum difable dengan sebelah mata. Perlakuan eksklusif seperti itu, ujar Thohari justru membuat para difable merasa tidak percaya diri. "Kami ingin diberlakukan sama. Perlakuan masyarakat seperti itu membuat kami terkungkung. Karena itu, kami ingin bebas seperti burung-burung yang kami lepas ini," jelasnya.
Kondisi masyarakat yang masih mengotakkan kaum difable dinilai Thohari disebabkan sikap pemerintah yang juga kurang peduli dengan keberadaan kaum difable. Padahal, banyak kaum difable yang juga memiliki kemampuan yang bisa melebihi kemampuan masyarakat normal.
Daman Huri, perwakilan tuna netra menambahkan, sistem birokrasi masih meremehkan para difable. Dia contohkan ketika mengurus keperluan di kantor Kelurahan masih kerap diperlakukan tidak semestinya. "Mereka meremehkan kita.Dikiranya kita ini mau minta-minta, padahal tidak sama sekali," ujat Daman yang berprofesi sebagai tukang pijat tuna netra ini.
Sebelum melepas 1.000 burung, beberapa perwakilan difable melakukan orasi mengkampanyekan hak-hak para difable. Mereka juga menyebarkan ratusan brosur yang berisi tuntutan hak-hak mereka itu