MCW Tuding Dindik Jor-Joran Anggaran

Didit Sholeh, Koordinator MCW mengungkapkan, tahun ini  banyak kegiatan Dindik yang menyerap anggaran besar namun kurang ada manfaatnya.

Dia mencontohkan, setiap tahun Dindik menganggarkan biaya rapat bersama kepala sekolah (kasek) senilai Rp 625 juta per tahun. Sementara anggaran untuk siswa miskin hanya Rp 125 juta per tahun. "Dari dua data itu, sangat jelas bahwa Dindik tidak pro rakyat miskin. Anggaran untuk siswa miskin sangat kecil," kata Didit, Senin (19/11/2012).

Didit juga menyoroti potongan dana sebesar 20 persen dari anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah  (BOSDA) maupun nasional (BOSNAS).

Potongan 20 persen terebut, tambah Didit untuk membayar honorium petugas yang mengurusi pencairan anggaran itu. "Kami ingin semua dana yang tidak begitu penting dihapus, potongan-potongan dihilangkan. Mereka yang mengurus BOS sudah dapat gaji dari pemerintah, jangan double account," tegasnya.

Mekanisme komplain, standar pelayanan, dan model partisipasi masyarakat dalam pembiayaan pendidikan juga menjadi sorotan MCW. "Tiga hal itu yang terus kami dorong agar masuk dalam Perda Pendidikan," tukasnya.

Begitu pula dalam mekanisme penyusunan anggaran, Didit menyarankan agar Dindik lebih selektif dan tidak jor-jor an anggaran.

Sementara, Zubaidah Sekretaris Dindik menampik semua tudingan MCW. Dia tegaskan, anggaran rapat tidak sebesar itu. "Sangat kecil tidak ada 10 persennya," tegas Zubaidah.

Begitu pula dengan tuduhan adanya potongan anggaran BOS. "Bagaimana bisa ada potongan, itu langsung masuk rekening sekolah," jelasnya.

Dalam penyusunan anggaran pun, pihaknya selalu mempertimbangkan matang-matang melalui beberapa aspek, seperti tingkat perioritas dan peningkatan mutu.

Mengenai bantuan siswa miskin, pihaknya sudah berupaya maksimal. Mulai mencarikan sekolah bagi siswa yang tidak kebagian sekolah, membantu seragam, menggratiskan ijazah, dan menggratiskan biaya kepada anak dari keluarga tidak mampu.