Dewan Tolak Maspion, Pertahankan SDN Margorejo I

Surabaya - Surya-Relokasi SDN Margorejo I Surabaya yang lahannya terkena proyek frontage road Jl A Yani tak berjalan mulus. Lahan bekas tanah kas desa seluas 6.000 m2 yang digadang-gadang jadi tujuan relokasi, ternyata sudah diincar PT Maspion sejak 1996. Kabid Fisik dan Prasarana Bappeko Erna Purnawati menyatakan, sebenarnya ada tanah milik warga sekitar sekolah yang bisa dipakai relokasi SDN Margorejo I. Namun, luasnya hanya 1.600 m2, padahal sesuai permenkeu luas minimal 2.700 m2. “Karena inilah kami belum merencanakan kegiatan fisik, meski anggaran untuk relokasi sudah ada,” kata Erna saat hearing dengan Komisi C DPRD Surabaya, Selasa (21/7). Ketua Komisi C DPRD Armudji meminta pemkot tetap menggunakan lahan 6.000 hektar ini untuk relokasi SDN Margorejo I. Armudji juga meminta pemkot mengabaikan permintaan ruilslag PT Maspion. Sebab, perusahaan ini telah wanprestasi terhadap pemkot. “Sebelumnya, PT Maspion janji membuatkan jalan usai pembongkaran kantor kecamatan lama. Ternyata, sampai sekarang belum ada realisasi. Kalau sekarang mau minta ruilslag, pemkot harus menolak ini. Tetap dipakai untuk SD saja, jangan takut,” ujar Armudji. Salman Fariz, anggota Komisi C lain memastikan tidak ada yang setuju ruilslag. “Ruilslag harus disetujui dewan. Tapi, wakil rakyat yang berhati nurani tentu tidak akan menyetujuinya. Lebih baik untuk pendidikan daripada untuk PT Maspion,” ujar Salman. M Mansur yang juga anggota Komisi C meminta pemkot tidak membongkar SDN Margorejo I lebih dulu sebelum lahan BTKD 6.000 m2 pasti ditempati sekolah tergusur ini. Terkait tanah kas desa ini, PT Maspion punya surat perjanjian (MoU) dengan pemkot. Sukamto, Direksi PT Maspion, menyatakan akan tetap berpegang teguh pada MoU 1996 ini. Dalam MoU disebutkan PT Maspion membangun gedung-gedung pengganti dari lahan 6.000 m2. “Sudah kami bangun semua, yakni SD Margorejo 2,3, 4, 6, 7, dan 8, serta kantor kecamatan sejak 2000. Sudah dinikmati pemkot. Kami juga sudah mendirikan puskesmas,” kata Sukamto yang hadir bersama General Manajer (GM) PT Maspion Salim Abdad dan Arifin. SD 2, 3, dan 4 berada di kawasan Bendul Merisi, sedangkan 7 dan 8 di Jemursari. Kalau pada akhirnya pemkot mengingkari MoU, Sukamto akan menyerahkan masalah ini ke Bagian Hukum Pemkot, karena dalam MoU tak dijelaskan konsekuensi pengingkaran kesepakatan. Hingga kemarin Sukamto belum berencana membawa masalah ini ke jalur hukum. uus Sekolah Terkatung Hingga Selasa (21/7), belum ada kepastian lahan relokasi SDN Margorejo I yang terkena proyek frontage road. Kasek SDN Margorejo I Suratmi menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya pembongkaran dan relokasi sekolah pada Pemkot dan Dindik Surabaya. Hanya saja, sebagai kasek ia berharap bisa mendapat kepastian sebelum pembongkaran sekolah dijalankan. “Ini menyangkut banyak anak, semoga segera ada kepastian,” tutur Suratmi, Selasa (21/7). Ia berharap relokasi berlaku bagi seluruh siswa. Terkena proyek frontage road, lahan SDN Margorejo I harus dibongkar. Hampir separo lahan dan bangunan sekolah di sisi Timur Jl Ahmad Yani itu masuk areal yang harus diratakan dengan tanah. Kalau pembongkaran dilakukan sesuai ketentuan, maka sekolah favorit itu akan kehilangan enam kelas, mushola, kantin sekolah, ruang UKS, dan tempat parkir. SDN Margeorejo I saat ini punya 646 siswa dan 30 guru. Dalam proses belajar, siswa siswa yang terbagi dalam 17 rombongan belajar akan menempati 11 kelas. Ini berarti ada enam rombel yang harus menggunakan kelas secara bergantian dalam dua shift. Selain mengurangi jumlah kelas untuk belajar, pembongkaran lahan SDN Margerejo I juga akan merobohkan bangunan utama yang merupakan gedung peninggalan Belanda. Gedung mirip joglo di tengah sekolah itu bekas sekolah rakyat (SR) yang dibangun sejak 1901. “Separo gedung ini harus dibongkar,” ujar Suratmi. Kabid Dikdas Dindik Surabaya Eko Prasetyoningsih menjelaskan, sampai kemarin belum ada tempat untuk merelokasi SDN Margorejo I. Ia menyebut dua alternatif lokasi yang kini diteliti tim. “Ada dua target, tapi salah satunya terlalu jauh ke selatan. Kami masih coba cari lahan di sekitar sekolah,” ujarnya. Eko juga menyatakan semula ada ide menggunakan fasilitas di Dinas Transmigrasi. Tapi, tempatnya tak mungkin menampung seluruh siswa, untuk masak,” ujarnya. Bersama tim dari Dinas Tata kota dan Bapeko, Dindik akan berupaya mencari lokasi terdekat atau masih dalam satu kawasan dengan sekolah yang akan dibongkar. rey