Kabar Gembira, Kenaikan Gaji Pokok Prajurit TNI 2020 Sudah Sampai ke Kemenkeu, ini Kata Sri Mulyani
Kenaikan gaji pokok prajurit TNI periode 2020 yang diusulkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, telah sampai ke Kementerian Keuangan
Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Musahadah
SURYA.co.id - Kenaikan gaji pokok prajurit TNI periode 2020 yang diusulkan oleh Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, telah sampai ke Kementerian Keuangan
Dilansir dari Kompas.com dalam artikel 'Menkeu Pertimbangkan Usulan Anggota DPR soal Kenaikan Gaji Pokok TNI', Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bakal mempertimbangkan usulan tersebut
Sri Mulyani mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalitas bagi aparat penegak hukum.
"Saya akan berikhitiar terus dalam meningkatkan profesianlisme tidak hanya TNI, Polri dan aparat penegak hukum secara umum dan seluruh birokrasi," ujar Sri Mulyani ketika ditemui di Gedung Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (8/7/2019).

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia inipun mengaku telah menyampaikan hal ini kepada Presiden Joko Widodo pada rapat kabinet paripurna di Istana Bogor.
Pertimbangan kenaikan gaji TNI ini akan disesuaikan dengan kondisi keuangan negara dan kebutuhan dari institusi yang bersangkutan.
"Seperti disampaikan dalam sidang kabinet, merupakan bagian penting dalam membangun birokrasi dan aparat istitusi publik yang baik, jadi nanti akan kita lihat dari sisi keuangan negara maupun dari sisi bagaimana skenario untuk membangun institusi yang baik," ujar dia.
Sebelumnya, anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Hadi Wahyu Sanjaya, meminta pemerintah menaikkan gaji pokok TNI pada 2020.

Usulan tersebut disampaikan dalam rapat kerja pemerintah dengan Banggar DPR saat pengesahan postur RAPBN 2020 di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (8/7/2019).
"Panja mendorong pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI dalam jangka panjang, lewat kenaikan gaji pokok," kata Hadi.
Hadi mengatakan, kenaikan gaji diperlukan untuk peningkatan taraf hidup TNI.
Selain itu, pemerintah juga didorong untuk untuk menyediakan perumahan yang layak untuk TNI.
Lebih lanjut, Hadi mengatakan kegiatan belanja pemerintah pusat harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas belanja dalam menstimulasi perekonomian, kesejahteraan dan mendorong penghematan fiskal melalui aspek aparatur, aspek efisiensi kualitas dan kredibilitas belanja program prioritas dan agenda strategis.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga sempat meneken peraturan kenaikan gaji untuk anggota TNI 2019

Daftar kenaikan gaji TNI itu berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) 16/2019 tentang Perubahan Kedua Belas atas PP 28/2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI).