PPDB Kota Surabaya 2019: Sikap Sekolah Swasta terkait Penambahan Pagu SMPN

Foto: Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta Erwin Darmogo.

SURYA.co.id | SURABAYA - SMP Swasta di Surabaya menanggapi serius kebijakan Pemkot Surabaya yang menambah pagu SMPN dalam PPDB 2019. Bayang-bayang SMP swasta bakal tak dapat murid seperti tahun lalu akan terulang. Sebab, total sekitar 4.000 pagu tambahan untuk SMPN. 

Lewat Ketua Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP swasta Erwin Darmogo ikut angkat bicara.

"Pagu harus sesuai kesepakatan bersama dengan DPRD Kota Surabaya, Dewan Pendidikan dan Dindik pada 27 April 2019 lalu," reaksi Erwin.

Sekolah swasta saat ini dibuat kaget dengan keputusan tiba-tiba yang menambah pagu. Sebagaimana kesepakatan awal bahwa setiap rombel (rombongan belajar atau kelas) SMPN harus 32 siswa. 

Namun, kini keputusannya ditambah hingga 38 siswa. Artinya per kelas ada pagu baru 6. Erwin mengungkit bahwa kesepakatan itu adalah siswa per kelas baik negeri dan swasta 32 siswa.

Dalam kesepakatan itu, jika setelah semua pagu sekolah swasta dan negeri terpenuhi tapi masih ada siswa yang belum sekolah, maka Pemerintah wajib menampungnya.

"Ini jelas berdampak serius kepada keberlangsungan kami. Tahun lalu SMP swasta tidak kebagian murid, kini ancaman yang sama ditemui," kata Erwin. 

Saat ini Pemerintah pusat juga memutuskan untuk Penambahan pagu jalur prestasi 15 persen sesuai amanat Presiden. Ini jelas akan memengaruhi PPDB SMP swasta.

Menurut Erwin, sebaiknya tidak perlu menambah jumlah pagu awal sesuai kesepakatan. Melainkan mengurangi pagu Jalur Mitra Warga. Sebab jalur mitra dari masyarkaat berpenghasilan rendah (MBR) tidak tepat sasaran.  

"Evaluasi jalur mitra warga  baik negeri dan swasta tidak sesuai. Masak anaknya anggota DPRD sampai PNS masuk jalur mitra Warga. Ingat tahun lalu, jumlah siswa SMP swasta berkurang hingga 60 persen," ungkap Erdwin.