Gus Ipul, Gubernur Khofifah, dan Wagub Emil, 'Cangkrukan' Bareng. Ini yang Diobrolkan

SURYA.co.id | SURABAYA - Ketua PBNU sekaligus Mantan Wagub Jatim Saifullah Yusuf (Gus Ipul) halalbihalal dengan Gubernur Khofifah Indar Parawansa dan Wagub Emil Elestianto Dardak di Gedung Negara Grahadi, Selasa (11/6/2019).

Kedatangan Gus Ipul itu disambut hangat Gubernur Khofifah dan Wagub Emil Dardak. Ketiganya lalu mengobrol dan bersantap santai di ruang khusus di Grahadi. Dalam obrolan santai itu, salah satu yang dibahas tentang revitalisasi makam.

Pembahasan makam ini bermula ketika Gus Ipul menceritakan revitalisasi makam yang ada di Dusun Jeruk, Ledug, Pasuruan atau berada di areal wisata halal Ngopibareng Pintulangit.

"Umumnya makam belum menjadi perhatian. Biasanya rimbun dan terkesan angker. Padahal makam adalah rumah masa depan kita semua," kata Gus Ipul.

Di Ledug, Gus Ipul mencontohkan upayanya mengubah makam dari kesan angker menjadi sangat indah dan membuat warga betah berdoa di dalam kompleks makam bahkan menjadi arena selfie.

Makam Ledug sendiri seluruh batu nisan diganti dengan baru dan seragam.

Selain itu, rumput makam diganti rumput taman.

Lampu-lampu hias juga dipasang di pepohonan besar yang ada di sekitar makam.

Tempat khusus berdoa bagi peziarah, tempat parkir, toilet serta kantor pengelola makam juga dibangun melengkapi kesan indah makam.

Problem makam umum menurut Gus Ipul cukup serius dan memerlukan perhatian khusus.

Apalagi saat ini juga sering ditemukan gesekan sosial soal boleh tidaknya warga tertentu dimakamkan di sebuah kompleks makam.

"Soal siapa yang boleh dimakamkan dan siapa yang tidak boleh dan masalah lahan yang menyempit. Jadi pemerintah harus ikut mengatur soal makam ini," kata Gus Ipul.

Sementara itu, Khofifah sendiri ternyata juga punya pandangan yang sama.

Khofifah bahkan sempat mengeluhkan soal makam ini.

"Saya itu mau bersihkan makam keluarga saja perlu proses yang panjang," kata Khofifah.

Karenanya, Khofifah setuju pemerintah punya perhatian lebih terhadap pengelolaan makam melalui kebijakan yang tepat dan pemberian anggaran melalui dana desa.

"Ini memang wewenang kabupaten/kota. Tapi makam memang harus distandarisasi," ujarnya.