Novel Bamukmin Klaim Reuni Akbar Alumni 212 Dihadiri 4 Juta Orang, 20 Ribu Polisi Dikerahkan

SURYA.co.id | JAKARTA - Ketua Media Center PA 212, Novel Bamukmin hanya mengizinkan bendera berwarna putih boleh berkibar di Reuni Akbar Alumni 212 di Monas, Minggu (2/12/2018).

Hal itu menurutnya sesuai dengan tagline yang dibawa dalam acara tersebut yaitu putihkan Jakarta. Ia mempekirakan Reuni Akbar Alumni 212 bakal dihadiri 3 juta sampai 4 juta orang.

“Tema yang kami bawa adalah putihkan Jakarta, jadi kami harap bendera yang dibawa hanya bendera berwarna putih dan juga hanya bendera Merah Putih, pakaian peserta juga diharapkan serba putih,” jelas Novel Bamukmin, Jumat (30/11/2018).

Novel Bamukmin menjelaskan pengibaran sejuta bendera yang akan dilakukan selama Reuni Akbar Alumni 212 berkaitan dengan kasus pembakaran bendera yang terjadi beberapa waktu lalu di Jawa Barat.

• Sebut Jokowi Banci, Habib Bahar Dilaporkan ke Polda Metro, Ini 4 Fakta Sosoknya. Yusril Sarankan Ini

• Reaksi Marsha Aruan, Kekasih El Rumi usai Tahu Ahmad Dhani Dituntut 2 Tahun Penjara

• Ada Reuni Akbar Alumni 212 Tandingan Kapitra Ampera, Novel Bamukmin Khawatir Ada Gesekan

Novel juga menegaskan pihaknya melarang adanya atribut lain dalam Reuni Akbar Alumni 212 termasuk pengibaran bendera.

“Saya tegaskan bahwa tidak ada agenda politik di sini, tak akan ada yang bawa atribut politik, tapi tokoh politik siapapun boleh hadir, karena kami memang undang presiden, wakil presiden beserta capres dan cawapres,” katanya.

Aksi Reuni Akbar Alumni 212 itu diperkirakan akan dihadiri 3 juta sampai 4 juta peserta yang dikonsentrasikan di kawasan Monas.

Ketua Fraksi PKS DPR RI Jazuli Juwaini menyambut baik rencana digelarnya Reuni Akbar Alumni 212, di Lapangan Monas.

Menurutnya acara tersebut positif untuk mengokohkan ke-Indonesiaan.

"Saya lihat acara ini positif untuk mengokohkan keindonesiaan. Spirit 212 itu positif sejak awal karena ia lahir sebagai reaksi atas tindakan yang menodai keindonesiaan yaitu penistaan agama," kata Jazuli.

Menurutnya dalam acara Reuni Akbar Alumni 212 tampak kebhinekaan Indonesia. Pada aksi 212 dua tahun lalu acara dihadiri masyarakat dari berbagai latar belakang.

Tidak hanya dari Jakarta juga dari berbagai daerah di Indonesia. "Ini bukti kebhinnekaan dari aksi-aksi selama ini," tuturnya.

Karena itu, menurut Anggota Komisi I ini, tidak ada yang perlu dikhawatirkan dari acara Reuni Akbar Alumni 212.

Justru gerakan 212 bisa menghasilkan senyawa dan energi positif bagi bangsa karena nuansa ukhuwah yang sangat kental terasa pada gerakan ini.

Bukan hanya ukhuwah sesama umat Islam tapi juga sesama warga bangsa.

"Negara sudah semestinya mengapresiasi dan memberi ruang bagi tumbuhnya kesadaran ukhuwah ini karena spiritnya untuk menjaga bangsa ini, menjaga keindonesiaan yang kita cintai bersama sejalan dengan nilai-nilai dasar negara Pancasila dan konstitusi UUD 1945," tuturnya.

Karena itu, ia berharap kepada seluruh peserta yang akan ikut Reuni 212 untuk tetap menjaga ketertiban dan mewaspadai setiap gangguan termasuk provokator yang mungkin saja membuat kegaduhan.

Sehingga tujuan digelarnya reuni 212 dapat tercapai dengan baik. Sementara itu Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf, Ace Hasan Syadzily merespon ajakan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon agar Presiden Joko Widodo menghadiri acara Reuni Akbar 212.

Ace mengatakan, tidak semua Alumni 212 bersepakat untuk mengadakan reuni akbar.

Sebab, tuntutan untuk memproses secara hukum Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam kasus penodaan agama sudah selesai.

Ahok saat ini masih menjalani hukuman di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok.

"Sekarang kan' Ahok sudah dihukum, terus sekarang mau apalagi?" ujar Ace.

Ace berharap acara Reuni Akbar 212 tidak disusupi kepentingan politik praktis. Ia pun mempertanyakan tujuan diadakannya acara Reuni Akbar 212.

"Urgensinya apa? Semangatnya apa sih yg mau dibangun dari (reuni) itu," tutur Ace.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Fahri Hamzah menilai Presiden Jokowi akan mendapatkan keuntungan bila menghadiri Reuni Akbar Alumni 212.

Apalagi, menurutnya, karena Reuni Akbar Alumni 212 disebut Fahri memiliki semangat persatuan.

"Persatuannya itu persatuan apa? Kelompok yang mana? Apa yang mau kita bela, persatuan apa yang mau kita bela," ucap Ace merespon pernyataan Fahri.

20 Ribu Personel Polisi Disiapkan
Polda Metro Jaya telah merencanakan skema pengamanan untuk Reuni Akbar Alumni 212.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yuwono, mengungkapkan pihaknya menerjunkan puluhan ribu untuk mengamankan aksi ini.

"Jadi ada 20.000 personel gabungan dari TNI, Polri dan juga oleh pemerintah daerah. Intinya ada beberapa lokasi yang akan disiapkan yang akan digunakan untuk mengamankan," ujar Argo.

Terkait dengan jumlah massa yang akan ikut pada Reuni Akbar Alumni 212 ini, Argo mengaku pihaknya masih mendata. Namun sejauh ini, pihaknya belum mendapatkan angka pasti jumlah massa.

"Masih kita data ya. kita belum dapatkan pastinya," tutur Argo. Sementara untuk lalu lintas, pihak kepolisian masih akan melihat situasi massa.

Kombes Pol Argo Yuwono juga mengungkapkan pihaknya telah mendapatkan surat pemberitahuan aksi Kontemplasi 212 yang digagas oleh politisi PDI-P, Kapitra Ampera.

"Memang ada surat masuk, ada pemberitahuan. Yang diinisiasi oleh Pak Kapitra yang berkaitan dengan hal yang sama, di tempat yang sama," ujar Argo.

Namun Argo mengungkapkan pihaknya meminta aksi yang digelar untuk menandingi Reuni Akbar Alumni 212 tersebut ditunda.

Keputusan tersebut diambil setelah laporan dari pihak intelijen.

"Tapi setelah intelijen ada pemberitahuan yang akan melihat seperti apa. dan dari intelijen menyarankan kepada panitia untuk ditunda pelaksanaannya. Kita menyarankan untuk ditunda," ujar Argo.

Seperti diketahui, politikus PDIP Kapitra Ampera, menggagas aksi tandingan saat reuni 212 digelar di Monas.

Sebagai alumni peserta aksi bela Islam 212, eks pengacara Habib Rizieq ini keberatan terhadap diselenggarakannya Reuni Akbar Alumni 212 dan memilih menggelar aksi tandingan bernama Kontemplasi 212.

Terpisah, Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI, Rahmat Bagja mengingatkan panitia dan peserta Reuni Akbar Alumni 212 agar tidak berkampanye.

Menurut dia, kampanye dapat dilakukan jika peserta aksi telah meminta izin KPU RI dan mendapatkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP).

Namun, metode kampanye dengan cara rapat terbuka hanya dapat dilakukan, pada 23 Maret-12 April 2019.

"Izin ke KPU ada surat tanda. Mereka melakukan pertemuan terbatas. Kalau di arena terbuka jangan, kalau tertutup di gedung boleh silakan," ujar Bagja.

"Pertama, dilarang kampanye, baik capres, parpol, caleg, dan calon anggota DPD, semua nggak boleh. Kedua, menghina atau menyampaikan ujaran kebencian. Kemudian, mengganggu ketertiban juga tak boleh," tambahnya.