Berita Surabaya
Fraksi PKB di DPRD Jatim Pertanyakan Komitmen Pemerintah Terhadap Guru Honorer di Sekolah Swasta
Fraksi PKB di DPRD Jatim mempertanyakan keseriusan dan komitmen pemerintah untuk memperbaiki nasib guru honorer di sekolah-sekolah swasta.
Penulis: Bobby Constantine Koloway | Editor: Eben Haezer Panca
lihat foto
SURYA.co.id | SURABAYA - Semenjak alih kewenangan SMA dan SMK dari kabupaten/kota ke provinsi, banyak guru honorer yang kehilangan intensif dari pemerintah. Bukan hanya untuk sekolah swasta, namun juga sekolah negeri.
Berdasarkan penjelasan Sekretaris Fraksi PKB di DPRD Jatim, Anik Maslachah, semenjak 2016 silam para guru terpaksa kehilangan intensif dari pemerintah akibat adanya alih kewenangan tersebut.
"Bukan hanya untuk sekolah swasta, namun juga untuk sekolah negeri," ungkap Anik kepada Surya.co.id di Surabaya, Selasa (27/11/2018).
Padahal, selama ditangani pemerintah kabupaten dan kota, beberapa pemerintah daerah telah mengalokasikan anggaran untuk intensif guru. Besarannya, dari sekitar Rp100 ribu hingga Rp300 ribu.
"Kalau di Sidoarjo, ada intensif untuk guru honorer sebesar Rp300 ribu dan Rp50 ribu untuk bosda bagi siswa. Tiap daerah, besarannya beda-beda," kata Anik yang juga Ketua Komisi C DPRD Jatim tersebut.
• Tolak Dana Cadangan, Fraksi Nasdem di DPRD Kabupaten Kediri Boikot Paripurna
• Musim Hujan, Waspadai 5 Jenis Penyakit Berikut
Namun menurut Anik, saat ini banyak pemerintah daerah yang pada akhirnya enggan menganggarkan bantuan tersebut sebagai akibat dari pengalihan kewenangan tersebut.
"Akhirnya, guru-guru tersebut tak mendapat intensif selama 2016, 2017, dan 2018," ungkap Anik.
Beruntung, pada 2019 mendatang APBD Jatim akan menganggarkan intensif bagi guru honorer di sekolah negeri. Besarannya mencapai Rp900 miliar untuk sekolah negeri di Jatim.
Sayangnya, intensif tersebut belum dapat dinikmati bagi guru honorer di sekolah swasta. "(Anggaran) ini baru untuk sekolah negerinya. Lantas, bagaimana untuk sekolah swastanya?," tandas Anik yang juga Wakil Ketua DPW PKB Jatim ini.
Pihaknya berharap kepada pemerintah untuk ikut menyediakan anggaran sebagai intensif kepada guru honorer di sekolah swasta.
"Sehingga, kami mempertanyakan keadilan dari pemerintah. Kalau seharusnya pemerintah memberikan intensif kepada yang negeri, seharusnya swastanya juga," tegas Anik.
