Berita Kediri

Tolak Dana Cadangan, Fraksi Nasdem di DPRD Kabupaten Kediri Boikot Paripurna

Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Kediri menolak dana cadangan untuk Pilkada Kabupaten Kediri 2020.

Tolak Dana Cadangan, Fraksi Nasdem di DPRD Kabupaten Kediri Boikot Paripurna
surabaya.tribunnews.com/didik mashudi
Antox Prapungka Jaya, Ketua Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Kediri. 

SURYA.co.id | KEDIRI - Fraksi Nasdem DPRD Kabupaten Kediri memboikot pembahasan RAPBD Kabupaten Kediri 2019.

Boikot dilakukan karena Fraksi Nasdem tolak dana cadangan untuk Pilkada Kabupaten Kediri 2020. 

"Menurut kami dana cadangan Rp 70 miliar dapat dianggarkan dalam satu tahun anggaran berjalan. Karena silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran) di Kabupaten Kediri setiap tahun mencapai Rp 500 miliar," ungkap Antox Prapungka Jaya, Ketua Fraksi Nasdem, Selasa (27/11/2018).

Menurut Antox, dana cadangan Rp 70 miliar tidak perlu dianggarkan sampai tiga kali penganggaran karena dapat diambilkan dari silpa.

Boikot dilakukan karena usulan Fraksi Nasdem yang menolak dana cadangan tidak mendapatkan respons dari pihak eksekutif. Malahan pihak eksekutif memberikan sejumlah alasan pembenarnya.

Karena usulannya diabaikan, Fraksi Nasdem kemudian memutuskan memboikot rapat pembahasan RAPBD 2019 hingga pelaksanaan sidang paripurna.

Antox mengaku juga mempertanyakan bank yang dipakai menyimpan dana Pemkab Kediri. Karena untuk menyimpan dana selain mendapatkan bunga juga ada reward dan dana corporate sosial responsibility (CSR).

"Rewardnya selama ini mengalir kemana saja," ungkapnya.

Apalagi dari penjelasan yang disampaikan kepada dewan hasil bunga yang diterima setiap tahun tidak kurang dari Rp 30 miliar.

Selain menolak dana cadangan, Fraksi Nasdem juga menyoroti dana untuk lembaga Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan (TP 3) Kabupaten Kediri 2019 yang dianggarkan Rp 1,7 miliar serta sholat malam yang dianggarkan Rp 1,3 miliar.

Fraksi Nasdem berpendapat anggaran tersebut dialihkan untuk infrastruktur pondok pesantren atau insentif guru PAUD dan guru ngaji serta progam pengentasan kemiskinan.

Sebelumnya, Bupati Kediri mengusulkan pembentukan dana cadangan untuk persiapan Pilkada 3020 sebesar Rp 70 miliar melalui tiga kali penganggaran. Periode pertama Rp 20 miliar pada APBD 2019, kemudian Rp 20 miliar pada perubahan APBD 2019 dan Rp 30 miliar pada APBD 2020.

Alokasi dana cadangan sebesar Rp 70 miliar, rinciannya Rp 50 miliar untuk KPU Kabupaten Kediri, Rp 10 miliar untuk Bawaslu Kabupaten Kediri dan Rp 10 miliar untuk dana keamanan.

Penulis: Didik Mashudi
Editor: Eben Haezer Panca
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved