Dikritik Capres Prabowo Subianto, Menteri Luhut : Emangnya Kamu Aja yang Sayang pada Negeri Ini?

SURYA.co.id | JAKARTA - Kritik Capres Prabowo Subianto terhadap Paket Kebijakan Ekonomi XVI direspon oleh Luhut Binsar Panjaitan selaku Menko Bidang Kemaritiman.

Menko Perekonomian Darmin Nasution mengumumkan Paket Kebijakan Ekonomi XVI beberapa waktu lalu. Isinya memberikan keleluasaan kepada investor asing memiliki saham 100 persen di 25 sektor usaha.

Dikritik, Menteri Luhut tak terima dengan pernyataan Capres Prabowo Subianto yang menilai Pemerintahan Jokowi-JK mulai menyerah pada asing.

Menteri Luhut kemudian meminta Capres Prabowo Subianto membaca secara detil isi Paket Kebijakan Ekonomi XVI sebelum menyampaikan komentarnya ke publik.

Baca: Capres Prabowo Subianto : Paket Kebijakan Ekonomi XVI Wujud Kita Menyerah pada Bangsa Asing

‎"Enggak ada (menyerah pada asing, red). Makanya baca dulu baik-baik, baru berkomentar, jadi kalau sudah kita baca baik-baik komentarin," ujar Menteri Luhut di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (22/11/2018).

Menurut Luhut, pemerintah dalam mengambil sebuah keputusan seperti Paket Kebijakan Ekonomi XVI bertujuan untuk kebaikan rakyat dan perekonomian Indonesia, bukan malah membuat susah.

"Kita tidak pingin rakyat kita susah, memangnya hanya kamu saja yang sayang sama negeri ini? Kita juga sayang kok sama negeri ini," papar Luhut.

Luhut menjelaskan, ‎25 bidang usaha yang dikeluarkan dari daftar negatif investasi (DNI), justru melindungi sektor UMKM dalam negeri.

Misalnya, usaha bordir kini boleh dimasuki asing karena investasi besar memcapai Rp 100 miliar.

Luhut mengklaim, isi Paket Kebijakan Ekonomi XVI justru untuk melindungi UMKM.

"Kita ‎justru mem-protect UMKM kita, saya enggak mau juga dong, apalagi Presiden," kata Luhut.

Capres Prabowo Subianto sebelumnya memang mengkritisi isi Paket Kebijakan Ekonomi XVI  yang dirilis Pemerintahan Jokowi.

Isi paket kebijakan paling anyar ini memberikan peluang sebesar-besarnya kepada pihak asing untuk masuk dan menguasai 25 sektor industri di dalam negeri.

Capres Prabowo Subianto mengatakan, isi Paket Kebijakan Ekonomi XVI tidak sesuai dengan Undangan-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) terutama pada Pasal 33 Ayat 1 yang berbunyi, 'Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan' dan pasal 33 Ayat 2 yang menyebutkan 'Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.'

"Indikator-Indikator saat ini menunjukan bahwa negara kita sedang memprihatinkan. Baru saja pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang menurut saya itu wujud bahwa kita menyerah total kepada bangsa asing. Negara kita sangat kaya memiliki banyak sumber daya alam yang bisa kita kelola sendiri," tegas Prabowo Subianto di kediamannya di Desa Bojong koneng, Babakan madang, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Selasa (20/11/2018).