Capres Prabowo Subianto : Paket Kebijakan Ekonomi XVI Wujud Kita Menyerah pada Bangsa Asing

SURYA.co.id | JAKARTA - Calon Presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto mengkritik Paket Kebijakan Ekonomi XVI yang diterbitkan pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut Prabowo Subianto, Paket Kebijakan Ekonomi XVI memberikan peluang besar kepada pihak asing masuk dan menguasai 25 sektor industri di dalam negeri. Ia menilai pemerintah menyerah pada tekanan pihak asing.

Prabowo menambahkan, paket kebijakan ekonomi tersebut tidak sesuai dengan UUD 1945, terutama pada Pasal 33 Ayat 1 dan 2 yang berbunyi prekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

Demikian pula pada ayat kedua yang berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Baca: Sri Mulyani Obral Insentif Pajak untuk Mempermudah Investasi

"Baru saja pemerintah mengeluarkan paket kebijakan ekonomi yang, menurut saya, itu wujud bahwa kita menyerah total kepada bangsa asing. Negara kita sangat kaya memiliki banyak sumber daya alam yang bisa kita kelola sendiri," kata Prabowo melalui keterangan tertulis, Rabu (21/11).

Ia pun mencontohkan perekonomian di Eropa yang tak sembarangan memasukkan kepentingan asing sebagai bentuk proteksi.

Mantan Pangkostrad itu juga mencontohkan Amerika Serikat kini memproteksi perekonomiannya dari pihak asing.

"Pemerintah Amerika juga saat ini melindungi rakyatnya, dia tutup pasar dunia, kalau ada produk luar yang mau masuk di kenakan pajak bea masuk yang tinggi, dia memberikan kesempatan kepada rakyatnya dan memberikan peluang ekonomi yang besar kepada rakyatnya," kata dia.

"Tapi pemerintah kita justru membuka seluas-luas nya kepada asing. Semua boleh masuk bahkan pekerja kasar juga boleh masuk, ini luar biasa," kata Prabowo.

Ia pun menilai paket kebijakan ekonomi tersebut justru akan menyulitkan rakyat karena harus bersaing dengan pengusaha-pengusaha asing yang memiliki modal besar.

Ia mengatakan, akan berusaha untuk mengembalikan aset Indonesia untuk kemakmuran rakyat.

"Kami akan berjuang sekuat mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, dan menjalankan pasal 33 UUD 1945 dengan sebaik-baiknya," lanjut Prabowo.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution menanggapi kritik Prabowo Subianto.

Darmin mengakui, dalam paket kebijakan ekonomi, ada 25 dari 54 sektor yang dikeluarkan dari Daftar Negatif Investasi (DNI) yang dapat dimasuki investor asing secara penuh atau 100 persen permodalannya.

Namun, bukan berarti seluruh sektor itu bisa 100 persen dikuasai asing.