Ekonomi

Sri Mulyani Obral Insentif Pajak untuk Mempermudah Investasi

Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan insentif pajak, seperti tax holiday dan tax allowance.

Sri Mulyani Obral Insentif Pajak untuk Mempermudah Investasi
TRIBUNNEWS.COM/LENDY RAMADHAN
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani memberikan arahan mengenai perumusan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (27/12/2017). 

SURYA.co.id | JAKARTA - Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan insentif pajak, seperti tax holiday dan tax allowance.

Pemberian insentif pajak tersebut setelah Presiden Joko Widodo ( Jokowi) meminta jajaran menteri Kabinet Kerja mengevaluasi penerapan insentif pajak.

Evaluasi tersebut agar mendorong pertumbuhan ekonomi, menjamin kebijakan investasi serta pemberian insentif pajak berjalan efektif.

Evaluasi diharuskan mempermudah investor mendapatkan pembebasan pajak ( tax holiday) dan pengurangan pajak penghasilan (PPh) atau tax allowance.

"Seperti yang tadi dipresentasikan oleh Bapak Menko Perekonomian, konsep untuk bagaimana meningkatkan investasi dalam rangka mendorong perekonomian Indonesia," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di Istana Bogor, Rabu (21/11).

Sri Mulyani mengatakan, Kementerian Keuangan telah menerbitkan aturan pemberian insentif pajak seperti tax holiday dan tax allowance yang tertuang dalam PMK Nomor 35 Tahun 2018.

Evaluasi yang dimaksud  adalah memperluas bidang usaha yang bisa merasakan fasilitas insentif bayar pajak.

"Akan diperluas dari sisi sektornya dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), kelompok bidang usaha yang akan mendapatkan tax holiday. Kita juga menggunakan tax allowance, kita juga memberikan insentif untuk dunia usaha, usaha kecil menengah dan juga pembebasan PPN serta insentif perpajakan di sektor pertambangan serta bea masuk yang ditanggung oleh pemerintah," kata Sri.

Kemudian, pemerintah akan memberikan insentif pajak berdasarkan kawasan seperti kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, free trade zone, dan tempat penimbunan barang.

"Nah berbagai insentif ini sekarang diminta oleh Bapak Presiden untuk dievaluasi secara sangat ketat dari sisi efektivitasnya," kata Sri, mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia.

Halaman
1234
Editor: Iksan Fauzi
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved