DPD

Sekarang, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Punya Tugas Baru, Memantau Raperda dan Perda

DPD mempunyai kewenangan dan tugas baru, yaitu untuk melakukan Pemantauan dan evaluasi atas Raperda dan Perda.

Sekarang, Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Punya Tugas Baru, Memantau Raperda dan Perda
SURYA.co.id/Sofyan Arif Candra Sakti
Focus Group Discussion (FGD) Peran DPD RI dalam Harmonisasi Legislasi Pusat dan Daerah, di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Kamis (11/10/2018). 

SURYA.coid | SURABAYA - Sekjen Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (APHTN-HAN), Himawan Estu Bagijo menyarankan agar Dewan Perwakilan Daerah (DPD) memilah dan memprioritaskan Peraturan Daerah (Perda) yang akan dipantau dan dievaluasi.

Hal tersebut diungkapkan Himawan saat menjadi narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) Peran DPD RI dalam Harmonisasi Legislasi Pusat dan Daerah, di Universitas Wijaya Kusuma, Surabaya, Kamis (11/10/2018).

Baca: 4 Fakta Pilpres 2019 Terberat bagi Prabowo Menurut Sekjen Gerindra Ahmad Muzani

Baca: Ribut Pemeriksaan Amien Rais, Kata Mahfud MD : Dia Bukan Target Tersangka

Himawan menjelaskan, berdasarkan UU nomor 2 tahun 2018, DPD mempunyai kewenangan dan tugas baru, yaitu untuk melakukan pemantauan dan evaluasi atas rancangan peraturan daerah (Raperda) dan Perda.

"Karena DPD ini levelnya nasional dan tidak punya perangkat di daerah, maka kita usulkan bahwa DPD itu membuat prioritas Perda mana yang akan dipantau dan evaluasi itu," kata Himawan.

Himawan pun menyarankan agar Perda yang di prioritaskan adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

"RPJMD yang pertama, karena RPJMD itu akan melihat sinkronisasi RPJMN RPJMD dan RPJMD kabupaten kota," lanjutnya.

Prioritas Perda yang kedua adalah Perda khusus daerah.

"Jadi Perda itu tidak ada pelaksanaan peraturannya di tataran yang lebih tinggi, sehingga benar-benar Perda itu khusus di daerah itu saja, maka ini DPD perlu memantau kekhususannya ini apa. Nanti alasan itu lah yang menjadi bahan untuk dilakukan sinkronisasi dan catatan untuk DPD," kata Himawan.

Catatan-catatan tersebut bukan hanya ditujukan kepada kabupaten/kota yang menerapkan Perda khusus tersebut tapi juga presiden dan menteri untuk melakukan fungsi pemantauan dan pengawasan.

"Itu saran saya, karena DPD itu kan tidak banyak cuma 136 anggota, kalau melakukan sifatnya teknik tidak mungkin, makanya harus melakukan kebijakan yang strategis," pungkasnya. (Sofyan Arif Candra Sakti)

Editor: Iksan Fauzi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help