PNS Koruptor

KPK Sarankan Kepala Daerah Proaktif Pecat 2.357 PNS Koruptor yang Masih Terima Gaji

Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu menyebutkan, ada 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) berstatus koruptor dan menerima gaji.

KPK Sarankan Kepala Daerah Proaktif Pecat 2.357 PNS Koruptor yang Masih Terima Gaji
tribunnews.com/herudin
Juru Bicara KPK, Febri Diansyah 

SURYA.co.id | JAKARTA – Data Badan Kepegawaian Negara (BKN) beberapa waktu lalu menyebutkan, ada 2.357 pegawai negeri sipil (PNS) berstatus koruptor dan menerima gaji.

Jumlah yang banyak dan memilukan itu pun mendapat tanggapan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga antirasuah itu menyarankan kepada kepala daerah proaktif menindaktegas PNS koruptor.

Baca: 2.357 PNS se-Indonesia Berstatus Koruptor, 80 PNS di Antaranya dari Jawa Timur

Tindakan tegas bisa dilakukan kepala daerah dengan cara memecat PNS koruptor yang sudah divonis bersalah oleh pengadilan.

"Pejabat pembina kepegawaian termasuk kepala daerah yang paling mengetahui apa yang terjadi pada pegawai di lingkungannya," ujar Febri Diansyah, Juru Bicara KPK melalui keterangan tertulis, Jumat (14/9/2018).

KPK berharap kepala daerah maupun pejabat pembina kepegawaian membangun sistem pelaporan.

Tujuannya, agar tindakan hukum yang dilakukan dapat terlaksana dengan cepat.

Hal itu juga mencegah terjadinya kasus yang sama, dimana ribuan PNS yang sudah divonis bersalah dalam kasus korupsi, belum diberhentikan dari status PNS.

Saat itu, disebutkan ada 2.357 PNS koruptor yang vonisnya telah berkekuatan hokum, tetapi masih aktif dan menerima gaji. 

Para PNS itu merugikan negara karena masih digaji. Untuk itu, pemerintah mencari cara agar para PNS itu bisa diberhentikan secepatnya. 

Editor: Iksan Fauzi
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help