Berita Sidoarjo

Lapindo Perpanjang Kontrak hingga 2040, sebagian Warga Sidoarjo Mengaku masih Trauma Pengeboran 

Perpanjangan izin pengeboran Lapindo Brantas di Blok Brantas hingga 2040 menjadi perbincangan hangat di Sidoarjo.

Lapindo Perpanjang Kontrak hingga 2040, sebagian Warga Sidoarjo Mengaku masih Trauma Pengeboran 
surya/M Taufik
Kondisi terkini Lumpur Lapindo yang tak kunjung selesai penanganannya meski sudah 12 tahun. 

SURYA.co.id | SIDOARJO - Perpanjangan izin pengeboran Lapindo Brantas di Blok Brantas hingga tahun 2040 masih menjadi perbincangan hangat di Sidoarjo. Maklum kota ini sudah 12 tahun merasakan dampak semburan lumpur akibat pengeboran perusahaan tersebut, dan tak teratasi hingga sekarang.

Karena perizinan terkait pertambangan itu menjadi wewenang pusat, pemerintah daerah pun hanya sebatas mewanti-wanti agar semburan lumpur tak terulang lagi. Demikian halnya yang bisa dilakukan oleh para wakil rakyat di DPRD Sidoarjo.

"Kejadian masa lalu bukan berarti menjadi kita antipati. Tapi semua tetap harus diantisipasi agar tidak terulang lagi," kata Ketua DPRD Sidoarjo Sulamul Hadi Nurmawan, Senin (6/8/2018).

Diakuinya, sebagian masyarakat masih trauma dengan peristiwa itu. Karenanya, sebelum pengeboran dilakukan pihaknya berharap agar ada komitmen yang dipasang di depan.

"Misalnya komitmen untuk melakukan berbagai hal agar tidak terulang peristiwa seperti dulu. Kemudian komitmen jika memang terjadi lagi bagaimana tanggungjawab dan sebagainya. Harus dipasang di depan," tegas Wawan, panggilan Sulamul Hadi Nurmawan.

Tak hanya itu, Ketua Dewan juga berharap dalam hal ini Pemerintah Daerah bisa masuk lebih dalam, alias menjadi bagian dari pemilik. Meskipun tidak besar. "Mungkin masuk dengan cara sharing saham atau bagaimana, yang penting bisa terlibat di dalamnya. Agar hasil yang dirasa oleh masyarakat juga lebih maksimal," tandasnya.

Untuk itu, pihaknya berharap Pemkab dan Lapindo duduk satu meja guna membahasnya. Mendiskusikan dan mengkaji bersama kemungkinan pemerintah daerah bisa berada di dalam. Entah modelnya saham atau model bagaimana, yang penting tidak melanggar ketentuan.

Tak jauh beda yang disampaikan Ketua Pansus Lumpur Lapindo dari DPRD Sidoarjo, Mahmud. Diakuinya juga sampai sekarang masih ada sebagian warga yang trauma dengan peristiwa semburan Lumpur Lapindo.

"Ya, memang sebagian warga masih ada yang trauma. Tapi kami tidak bisa berkomentar banyak terkiat perpanjangan izin itu, karena itu wewenang pemerintah pusat," kata Mahmud.

"Dalam urusan Lapindo, kami hanya menangani dampak yang terjadi kepada masyarakat baik di Peta Area Terdampak maupun diluar peta area terdampak," tambahnya.

Sudah 12 tahun semburan itu terjadi, hingga saat ini pembayaran ganti rugi terhadap warga belum sepenuhnya terselesaikan. "Pembayaran ganti rugi belum sepenuhnya selesai. Alasannya, Lapindo belum memiliki uang yang cukup untuk membayarnya. Ini juga harus diperhatikan oleh pemerintah," lanjut anggota Komisi D DPRD Sidoarjo tersebut.

Beberapa waktu lalu, pemerintah baru saja memperpanjang kontrak Lapindo Brantas untuk mengelola blok Brantas selama 20 tahun terhitung sejak tahun 2020. Artinya Lapindo bakal terus melakukan eksplorasi di Sidoarjo sampai tahun 2040 mendatang.

Dikonfirmasi terkait hal ini, pihak Lapindo yang berada di Sidoarjo memilih bungkam. Mereka menyebut bahwa yang berhak komentar ada di pusat. "Kami tidak bisa berkomentar terkiat itu," jawab Ihwan, salah satu Humas di Lapindo.

Di Sidoarjo, terhitung ada 14 desa dan kelurahan yang tenggelam akibat semburan lumpur Lapindo. Warga yang menjadi korban juga belum semua mendapat ganti rugi. Setidaknya masih ada 294 berkas yang belum terbayar ganti ruginya.

Sampai 12 tahun, semburan yang terjadi sejak 2006 itupun belum berhasil dihentikan. Berbagai teknik digunakan, tetap saja lumpur terus keluar. Dan karena tak kunjung teratasi, lumpur dialirkan ke Kali Porong hingga sekarang.

Penulis: M Taufik
Editor: Parmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help