Wakil Rektor I ITS: Seharusnya PTS Tak Dapat Anggaran Sepeser pun

Wakil Rektor I ITS Prof Herman Sasongko mengatakan tudingan tersebut tidak mendasar. Menurut dia PTS seharusnya tidak mendapat anggaran sepeser pun dari pemerintah karena memang statusnya swasta.

“Kalau memang tidak bisa survive, ya harus ditutup. Itu sudah konsekuensinya dari lembaga swasta,” kritiknya saat dikonfirmasi surya.co.id, Senin (1/3/2013).

Menurut dia, dalam hal ini tidak bisa dilihat adil atau tidak. Karena memang peran PTS sampai saat ini belum terlihat.

“Kalau ngomong aspek keadilan, ya tanyakan bagaimana perannya menyumbang penggangguran terselubung di negeri ini,”sindirnya.

Menurut Herman masalah anggaran ini tidak bisa dijadikan alasan PTS untuk tidak terakreditasi karena proses akreditasi itu bukan milik kementerian pendidikan dan kebudayaan tapi merupakan badan independen yang memiliki jaminan mutu yang benar.

Dia meyakini keluhan anggaran ini tidak semua dirasakan PTS karena banyak PTS bonafid yang tidak bergantung dengan uluran tangan pemerintah.

“Seperti Trisakti atau UK Petra, saya rasa mereka tidak butuh bantuan pemerintah,” katanya.  

Terkait prestasi PTN yang sebelumnya diragukan Budi Djatmiko, menurut Herman prestasi PTN tidak diragukan seperti ITS yang belum lama ini salah satu dosennya ini mendapat hadiah nobel dan penghargaan-penghargaan internasional lainnya.

“Saya rasa statemen PTS  yang demikian ini karena mereka merasa pangsa pasarnya mulai terdesak akibat berdirinya politeknik  dan komunitas college yang memang sangat  kredibel karena menyediakan tenaga kerja sesuai kebutuhan saat ini,” tukasnya.

Sebelumnya, Budi Djatmiko dalam Workshop Pengelolaan Keuangan Yayasan, Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Berbasis IT di Universitas Narotama, Surabaya, Sabtu lalu (30/3/2013) merasa dianaktirikan pemerintah.

Dia membandingkan anggaran yang dikucurkan pemerintah ke PTN sebesar Rp 63 triliun per semester untuk pembangunan kampus dan gaji dosen/karyawan.

Anggaran ini masih ditambah lagi dengan bantuan operasional yang disekolah disebut BOS sebesar Rp 2,7 triliun per semester. "Artinya per PTN mendapat bantuan pemerintah mencapai Rp 2,5 triliun per tahun,"ungkapnya.

Anggaran ini sangat jomblang dengan perguruan tinggi swasta. Dari  3.219 PTS, rata-rata hanya mendapatkan anggaran dari pemerintah sekitar Rp 250 juta hingga Rp 300 juta per semester.

Itu artinya hanya sepuluh persen dari angggaran yang dikucurkan ke PTN. "Bahkan ratusan PTS tidak mendapat anggaran sekalipun dari pemerintah," katanya.

Akibat anggaran yang terbatas ini mengakibatkan PTS sangat sulit melakukan akreditasi. Budi balik mempertanyakan prestasi PTN yang selama ini dianakemaskan pemerintah.

 “Berapa PTN yang sudah mendapat hadiah Nobel. Dan berapa hasil penelitian mereka yang sudah dapat sertifikat HAKI, tidak banyak kan. Padahal anggaran triliunan rupiah dikucurkan untuk mereka,”kritiknya.