Mutasi Guru Sebaiknya Diserahkan Provinsi
Mutasi Guru Sebaiknya Diserahkan Provinsi
Penulis: Musahadah | Editor: Parmin
Hal itu mengakibatkan guru bukan lagi dipandang dari kompetensi pendidikan, tapi siapa yang mau mengajar.
"Itu fakta yang saya temukan ketika turun ke daerah. Ini problem pemerataan pendidikan dan tenaga kependidikan di jatim,"katanya saat dihubungi Surya.co.id, Sabtu (23/2/2013).
Kondisi ini dampak otonomi daerah di mana wewenang mengatur pendidikan dan tenaga kependidikan (guru) diserahkan pada pemerintah kota/kabupaten, sehingga ada daerah-daerah tertentu surplus guru, tapi daerah lain masih kekurangan.
Sementara kewenangan pemerintah propinsi mengatur ini hampir tidak ada. Padahal mereka yang tahu kondisi semua daerah di jatim.
"Maka dari itu saya menyarankan agar kewenangan mengatur guru ini otonominya hanya sama pemerintah propinsi. Tidak perlu diserahkan ke pemkot/pemkab, karena pemprov lebih tahu dan memiliki anggaran yang cukup banyak terkait ini,"katanya.
Pelimpahan wewenang ini diharapkan provinsi bisa mengatur mutasi guru ke beberapa daerah, tentu tanpa merugikan gurunya sendiri.
"Hal itu bisa disiasati dengan memberikan tugas guru ke beberapa tempat yang kekurangan, tapi tugas intinya tetap di daerah asalnya," katanya.
Sementara untuk jangka pendeknya, menurut dia, guru-guru yang kualifikasi pendidikannya tidak memenuhi segera dipenuhi demi peningkatan kualitas pendidikan.
Diakui Isa, kualifikasi guru yang rendak sangat berdampak pada kualitas guru.
Dia mencontohkan pada perubahan kurikulum mulai kurikulum berbasis kompetensi tahun 2004 menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan (KTSP) tahun 2006.
Faktanya perubajan kurikulum ini tidak membuat perubahan cara mengajar para guru yang kualifikasi pendidikannya rendah.
"Saya khawatir kalau tahun 2013 ini kurikulum diubah lagi, mereka tetap memakai cara dan gaya mengajar yang sama. Itu kan percuma saja ada perubahan kurikulum kalau ternyata kualitas gurunya masih seperti itu,"katanya.
