Strategi Gresik Tekan Stunting Jadi Rujukan Nasional, Pemkab Tabalong Lakukan Studi Tiru

Ringkasan Berita:

• Pemkab Gresik, Jatim, kenalkan aplikasi GUS yang menyajikan data stunting akurat hingga level desa untuk intervensi kebijakan yang tepat sasaran.
• Program Detak Kris fokus pada pencegahan dini dengan menyasar calon pengantin dan ibu hamil melalui pendampingan 1.030 kader lapangan.
• Penanganan stunting di Gresik melibatkan kolaborasi anggaran APBD, APBDes, serta program Orang Tua Asuh dari CSR perusahaan swasta.

SURYA.CO.ID, GRESIK – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Gresik, Jawa Timur (Jatim), dalam mengintegrasikan data digital dan kolaborasi lintas sektor untuk menekan angka stunting menarik perhatian daerah lain. 

Pengamatan SURYA.co.id pada Kamis (29/1/2026), Wakil Bupati (Wabup) Tabalong, Kalimantan Timur (Kaltim), Habib Muhammad Taufan Alkaf, memboyong jajarannya ke Kantor Bupati Gresik untuk mempelajari langsung strategi percepatan penurunan stunting tersebut.

Wabup Gresik, Asluchul Alif, menyambut langsung kunjungan kerja ini di Ruang Graita Eka Praja. 

Dalam pertemuan tersebut, ia memaparkan bahwa kunci efektivitas penanganan stunting di wilayahnya terletak pada akurasi data dan intervensi yang terukur.

Inovasi Digital GUS dan Intervensi Berbasis Data

Salah satu keunggulan utama Gresik adalah penggunaan aplikasi GUS (Gresik Urus Stunting). Platform ini, memungkinkan pemerintah memantau kondisi balita secara real-time. 

Berikut adalah poin-poin utama strategi penanganan stunting di Kabupaten Gresik:

• Aplikasi GUS: Sistem informasi daring yang memuat data stunting hingga tingkat desa, memungkinkan intervensi kebijakan yang tepat sasaran dan akurat.
• Program Detak Kris: Inovasi Deteksi Tanggulangi Kurangi Keluarga Risiko Stunting yang menyasar calon pengantin dan ibu hamil sebagai langkah preventif (pre-stunting).
• Kekuatan Lini Lapangan: Pengerahan 1.030 kader pendamping keluarga yang terdiri dari tenaga kesehatan, kader PKK, dan kader KB di 356 desa/kelurahan.
• Program Orang Tua Asuh: Kolaborasi nyata dengan dunia usaha melalui CSR perusahaan untuk mendampingi anak-anak penyandang stunting.
• Multi-Budgeting: Pendanaan yang tidak hanya bersumber dari APBD dan APBN, tetapi juga mengoptimalkan APBDes dan kontribusi sektor swasta.

Kolaborasi Pre-Stunting dan Peran CSR

Wabup Alif menekankan, bahwa penanganan stunting harus dimulai sebelum anak lahir. Melalui Dinas KBPPPA, pemerintah melakukan pemantauan ketat terhadap mereka yang akan menikah dan ibu yang sedang mengandung. 

"Stunting bukan hanya soal anak kurang makan, tapi juga asupan gizi ibu saat hamil. Kader-kader inilah yang mengedukasi dan memastikan pola makan mereka terjaga," jelas Wabup Alif. 

Ia juga menambahkan, bahwa keterlibatan perusahaan di sekitar desa sebagai orang tua asuh memberikan dampak signifikan. Hal ini membuktikan bahwa penurunan stunting bukan sekadar tugas pemerintah, melainkan gerakan bersama lintas sektor yang berkelanjutan.