Laporkan Hasil Survei ke Prabowo, Luhut Sebut Program MBG Bagus Tapi Perlu Diperbaiki Tata Kelolanya

Ringkasan Berita:

• Luhut Binsar Pandjaitan menyerahkan laporan evaluasi dan hasil survei independen program Makan Bergizi (MBG) kepada Presiden Prabowo Subianto.
• Luhut menilai program MBG memberikan dampak positif bagi masyarakat, namun pengelolaannya masih perlu ditata lebih baik.
• Presiden Prabowo meminta perbaikan tata kelola agar pelaksanaan program menjadi lebih efektif dan efisien.

SURYA.CO.ID - Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan, pasang badan terkait polemik program Makan Bergizi (MBG) yang diusung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Luhut menegaskan bahwa program prioritas ini memberikan dampak positif yang nyata bagi masyarakat luas, meskipun sistem pengelolaannya masih memerlukan sejumlah perbaikan mendasar.

Pernyataan tersebut disampaikan Luhut usai menghadap Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, Selasa (9/6/2026), guna menyerahkan laporan evaluasi serta hasil survei independen terkait implementasi MBG di lapangan.

Menanggapi gelombang kritik yang menerpa program tersebut, Luhut menyatakan bahwa fondasi pelaksanaan MBG sebenarnya sudah berada di jalur yang benar.

Kendati demikian, Luhut tidak menampik adanya celah yang harus segera dibenahi oleh pemerintah agar manajemen program menjadi lebih terstruktur ke depannya.

"Karena MBG ini memang program yang sangat baik, hanya pengelolaannya memang perlu ditata dengan rapi. Dan tadi Presiden sudah memberikan arahan, kita akan bantu dari Dewan Ekonomi untuk menata pelaksanaannya sehingga jauh lebih bagus dari waktu yang lalu," tegas Luhut.

Baca juga: Siapa Agustina Arumsari? Ini Profil Wakil Kepala Badan Gizi Nasional yang Baru

Efisiensi Anggaran di Tengah Tantangan Global

Langkah penataan ulang yang diusulkan Luhut ini bukan tanpa alasan.

Reformasi manajemen MBG dinilai krusial untuk menjaga efisiensi keuangan negara, terutama dalam menghadapi ketidakpastian kondisi ekonomi global saat ini.

Anggota DEN, Mochamad Firman Hidayat, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo menaruh perhatian besar pada aspek penghematan anggaran di setiap program prioritas.

Melalui koordinasi bersama Luhut, pemerintah optimistis pemangkasan biaya ini tidak akan menurunkan standar kualitas gizi yang disajikan kepada masyarakat, melainkan murni fokus pada penutupan celah kebocoran anggaran.

"Pak Presiden tadi menyampaikan efisiensi anggaran ini akan dilakukan, termasuk untuk program-program prioritas seperti MBG. Jadi tadi angkanya cukup besar yang kita bisa hemat dari sisi MBG ya," ungkap Firman.

Baca juga: Sosok Nanik S Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Menangis Soal Dugaan Anak-Anak Keracunan MBG

Dongkrak Ekonomi Daerah dan Serap Tenaga Kerja Lokal

Pembelaan Luhut terhadap keberlanjutan program MBG ini diperkuat oleh data internal yang valid.

Berdasarkan survei independen yang dipaparkan Luhut di 800 titik sampel secara acak, membentang dari Nias Selatan hingga Papua, program ini terbukti menjadi stimulus kuat bagi roda perekonomian di tingkat daerah.

Data laporan Luhut menunjukkan dampak ekonomi yang signifikan, di antaranya:

Pemberdayaan UMKM: Sebanyak 86,9 persen Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) aktif bermitra dengan pelaku UMKM lokal untuk menyuplai komoditas bahan baku.

Penyerapan Tenaga Kerja: Program ini berhasil mencatatkan angka penyerapan tenaga kerja lokal yang sangat tinggi, yakni mencapai hampir 99 persen.

Apa Itu MBG?

Dilansir dari laman resmi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai memiliki peran yang lebih luas dibanding sekadar penyediaan makanan bagi masyarakat.

Program ini disebut sebagai salah satu upaya strategis pemerintah dalam membangun kualitas sumber daya manusia Indonesia untuk menghadapi tantangan masa depan dan mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.

Pandangan tersebut disampaikan Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati, saat menjadi pembicara dalam Kuliah Pakar Program Magister Hukum Fakultas Keamanan Nasional Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI), Selasa (9/6).

Dalam forum yang mengangkat tema “Penguatan Karakter Bangsa dalam Supremasi Hukum dan Strategi Pertahanan serta Penanganan Keadaan Darurat”, Khairul menekankan bahwa keberhasilan pembangunan nasional tidak hanya bergantung pada sektor ekonomi maupun pertahanan.

Menurutnya, kualitas manusia yang menjadi penggerak pembangunan juga memiliki peran yang sangat menentukan.

Karena itu, pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, khususnya bagi generasi muda, dipandang sebagai salah satu investasi penting yang perlu dilakukan secara berkelanjutan oleh negara.

"Program MBG bukan sekadar program pemberian makanan, melainkan investasi jangka panjang negara untuk membangun sumber daya manusia yang unggul. Dari program ini kita ingin melahirkan generasi yang sehat, cerdas, disiplin, produktif, dan siap menghadapi tantangan masa depan," ujar Hida.

Khairul menjelaskan bahwa berbagai kajian dan penelitian telah menunjukkan adanya hubungan erat antara kecukupan gizi sejak usia dini dengan kualitas hidup seseorang di masa mendatang.

Pemenuhan gizi yang baik berkontribusi terhadap pertumbuhan fisik, perkembangan kemampuan berpikir, capaian pendidikan, hingga produktivitas ketika memasuki usia kerja.

Atas dasar itu, ia menilai kebijakan terkait pemenuhan gizi tidak dapat dipandang semata sebagai program sosial, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional yang berorientasi jangka panjang.

Melalui pendekatan tersebut, program MBG diharapkan mampu mendukung lahirnya generasi Indonesia yang lebih sehat, berkualitas, serta memiliki daya saing tinggi dalam menghadapi perkembangan global di masa mendatang.