Mendadak Semua Pegawai Lapas Sidoarjo Dites Urine Tanpa terkecuali, Ada Apa ?

Ringkasan Berita:

• Tes urin ini bertujuan untuk memastikan institusi pemasyarakatan di Sidoarjo itu benar-benar bebas dari penyalahgunaan narkoba.
• Dilaksanakan secara terkoordinasi, transparan, serta berada di bawah pengawasan ketat untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas proses.

SURYA. co.id Surabaya  – Semua pegawai di lingungan Lapas Kelas IIA Sidoarjo  wajib mengikuti tes urine yang digelar secara mendadak, Selasa (13/1/2026). Pejabat struktural, pegawai, dan semua staf pelaksana ikut menjalani tes. Tanpa terkecuali.

Menurut Kepala Lapas (Kalapas) Kelas IIA Sidoarjo Disri Wulan Agus Tomo, tes ini bertujuan untuk memastikan institusi pemasyarakatan yang berada di sebelah barat alun-alun Sidoarjo itu benar-benar bebas dari penyalahgunaan narkoba.

“Kegiatan ini bukan sekadar rutinitas seremonial, melainkan bentuk keseriusan institusi dalam menjaga marwah organisasi pemasyarakatan. Sekaligus Langkah penting untuk menjaga integritas pegawai,” kata Disri.

Komitmen Lapas Sidoarjo Bebas Narkoba

Disebutnya bahwa tes urine yang digelar untuk semua petugas ini merupakan wujud nyata komitmen Lapas Sidoarjo untuk mewujudkan lingkungan kerja yang bersih, profesional, dan bebas dari narkoba.

Tes urine tersebut dilaksanakan secara terkoordinasi, transparan, serta berada di bawah pengawasan ketat untuk menjamin objektivitas dan akuntabilitas proses.

Baca juga: Napi Lapas Blitar Tewas Usai Dianiaya Sesama Tahanan, Berikut Kronologinya

“Kegiatan ini juga menjadi bagian dari langkah preventif Lapas Sidoarjo dalam mendeteksi secara dini potensi penyalahgunaan narkoba di lingkungan kerja, sekaligus mendukung program nasional pemberantasan narkoba,” ujarnya.

Pegawai pemasyarakatan, lanjut dia, memiliki peran strategis dan harus mampu menjadi teladan bagi masyarakat. Oleh karena itu, lingkungan kerja yang sehat dan bebas narkoba menjadi fondasi utama dalam memberikan pelayanan yang optimal.

Lingkungan kerja yang bersih dari narkoba juga merupakan syarat utama untuk membangun kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas pelayanan pemasyarakatan.