Buntut Polemik Kepala BGN Minta Tambahan Anggaran Rp28 T ke Menkeu Purbaya, Langsung Disemprot DPR

Ringkasan Berita:

• Rapat kerja BGN dan Komisi IX DPR RI memanas akibat pengajuan tambahan anggaran Rp28,4 triliun tanpa izin DPR.
• Nihayatul Wafiroh menegaskan bahwa semua usulan anggaran harus disetujui DPR sebelum ke Kemenkeu.
• Putih Sari mengingatkan BGN agar tidak melanggar mekanisme keuangan negara.

SURYA.co.id - Polemik Kepala BGN Dadan Hindayana minta anggaran Rp 28 triliun ke Menkeu Purbaya ternyata masih berbuntut panjang.

Sempat mereda setelah sebulan berlalu, polemik ini kembali mencuat.

Sejumlah anggota DPR langsung menyemprot Dadan.

Rapat kerja antara Badan Gizi Nasional (BGN) dan Komisi IX DPR RI pada Rabu (12/11/2025) di Kompleks Parlemen, Senayan, berlangsung tegang.

Ketegangan muncul setelah diketahui Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp28,4 triliun kepada Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tanpa lebih dulu mendapat restu dari DPR.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menegur keras langkah tersebut.

Ia mengingatkan bahwa semua lembaga negara wajib melewati mekanisme pembahasan bersama Komisi IX sebelum membawa proposal ke Kemenkeu.

“Sebelum minta ke Kemenkeu, ke kita dulu, Pak. Karena fungsi anggaran di kita. Bapak ke Kemenkeu dengan membawa surat persetujuan dari DPR,” ujar Nihayatul dalam rapat.

Nihayatul bahkan memberi contoh bagaimana Kementerian Ketenagakerjaan bersedia menggelar rapat mendadak di masa reses hanya untuk memenuhi prosedur tersebut.

“Harusnya kalau bapak mau mengajukan ini, hari ini bisa bapak bilang ke tim kami bahwa salah satu agendanya adalah persetujuan penambahan anggaran. Baru nanti disepakati di sini, kemudian dibawa ke Kemenkeu. Jadi bukan kebalik, Pak,” tegasnya.

Nada serupa juga disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX lainnya, Putih Sari. Ia menilai tindakan BGN tersebut berpotensi menabrak tata kelola keuangan negara.

Baca juga: Sosok Dadan Hindayana, Kepala BGN Disentil DPR karena Salah Alur Minta Anggaran Rp28 T ke Purbaya

“Kami khawatir nanti ditolak kalau tidak ada persetujuan dari Komisi IX. Tim bapak sepertinya kurang paham mekanisme anggaran negara ini. Jadi harusnya minta persetujuan dulu dari kami baru ajukan ke Kemenkeu,” kata Putih.

Mendapatkan teguran dari dua pimpinan Komisi IX sekaligus, Dadan Hindayana tidak menampik kesalahannya.

Ia mengakui bahwa langkah yang diambil pihaknya belum sesuai prosedur dan berjanji segera memperbaikinya.

“Baik, kalau begitu nanti kami segera ajukan surat permintaan ke Komisi IX untuk pengajuan anggaran agar minggu ini bisa dibahas,” ucap Dadan menutup pembahasan.

Langkah korektif tersebut diharapkan menjadi momentum bagi BGN untuk memperkuat koordinasi dengan DPR, terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran gizi nasional.

Minta Tambahan Anggaran

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana, justru meminta tambahan anggaran Rp 28 triliun ke Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa.

Padahal, BGN sudah memiliki anggaran Rp 71 Trilun dan belum terserap semuanya. 

Dadan Hindayana mengaku, anggaran tambahan itu diminta dari dari dana standby yang sudah disiapkan Presiden Prabowo Subianto. 

"Kita tadi berbincang-bincang bahwa kemudian Rp 71 triliun itu insya allah akan terserap, dan bahkan mungkin kita akan minta tambahan ke Pak Menkeu, untuk dana standby yang sudah disiapkan oleh Pak Presiden," ujar Dadan usai bertemu Purbaya di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025), dikutip dari Kompas TV.

Diakui Dadan, sebelumnya dia berencana meminta anggaran tambahan Rp 50 triliun, namun setelah dihitung anggaran itu tidak akan bisa diserap oleh BGN.

Oleh karenanya, menurut dia, angka yang paling memungkinkan untuk diserap BGN adalah Rp 28 triliun saja.

"Jadi (anggaran awal) Rp 71 triliun, plus (anggaran tambahan) Rp 28 triliun di tahun ini. Itu yang saya sampaikan ke Pak Menkeu," katanya.

Tanggapan Menkeu Purbaya

Menanggapi hal ini, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa bakal melototi penyerapan anggaran yang dilakukan BGN.

“Tetap saya akan monitor di lapangan seperti apa. Nanti, akhir Oktober, saya akan ke sini lagi. Betul enggak dia bisa nyerap? Kalau betul, ya kita kasih tambah."

"Kalau enggak ya kita potong. Oke, clear ya?" kata Purbaya di Gedung BGN, Jakarta Pusat, Jumat (26/9/2025). 

Lebih lanjut, Purbaya mengaku, awalnya dirinya berpikir bahwa penyerapan anggaran yang dilakukan BGN rendah. Namun kenyataannya, menurut Purbaya, justru sebaliknya.

Dia melihat program Makan Bergizi Gratis (MBG) besutan BGN memiliki dampak multiplier effect yang signifikan terhadap perekonomian. 

Siapakah Dadan Hindayana? 

Dadan resmi dilantik sebagai Kepala BGN oleh Presiden Jokowi, pada 19 Agustus 2024 di Istana Negara, Jakarta.

Pelantikan dilakukan berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 94P Tahun 2024.

Saat itu, Jokowi memandu Dadan mengucapkan sumpah jabatan.

"Demi Allah bersumpah, bahwa saya akan setia kepada UUD 1945. Serta akan menjalankan segara peraturan perundangan-undangan dengan selurus-lurusnya demi darma bakti saya kepada bangsa dan negara."

"Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tangung jawab," ucap Dadan.

Sebelum menduduki jabatan strategis ini, Dadan Hindayana dikenal sebagai akademisi.

Ia merupakan dosen di Fakultas Pertanian Institut Pertanian Bogor (IPB).

Dadan menempuh pendidikan S1 di IPB dan lulus pada 1990. Ia kemudian melanjutkan studi S2 di University of Bonn, Jerman, dan selesai pada 1997.

Tidak berhenti di sana, ia melanjutkan pendidikan doktoral di Leibniz Universität Hannover, Jerman, hingga meraih gelar pada 2000.

Selain aktif di IPB, Dadan pernah menjabat Ketua Sekolah Tinggi Pertanian Kewirausahaan Banau Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara.

Menariknya, meski kini memimpin lembaga dengan mandat besar di bidang gizi, latar belakang pendidikan Dadan bukan dari ilmu gizi.

Ia justru menekuni bidang entomologi, yakni cabang zoologi yang mempelajari serangga, dengan fokus pada pertanian dan proteksi tanaman.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id