Sosok Ribka Tjiptaning Politisi PDIP yang Dilaporkan ke Bareskrim Gegara Sebut Soeharto Pembunuh

Ringkasan Berita:

• Ribka Tjiptaning dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH).
• Laporan terkait dugaan ujaran kebencian soal pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.
• ARAH menilai pernyataan Ribka tidak berdasar karena tanpa bukti hukum yang sah.

SURYA.co.id - Inilah sosok Ribka Tjiptaning, politisi PDIP yang dilaporkan ke Bareskrim Polri gara-gara sebut Soeharto pembunuh jutaan rakyat Indonesia.

Politisi PDI Perjuangan, Ribka Tjiptaning, dilaporkan ke Bareskrim Polri oleh Aliansi Rakyat Anti-Hoaks (ARAH) pada Rabu (12/11/2025).

Laporan tersebut berkaitan dengan pernyataannya tentang pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada almarhum Presiden ke-2 RI, Soeharto.

"Kami datang ke sini membuat laporan polisi terkait pernyataan salah satu politisi dari PDIP yaitu Ribka Tjiptaning yang menyatakan bahwa Pak Soeharto adalah pembunuh jutaan rakyat," ujar Koordinator ARAH, Iqbal, saat diwawancarai di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, melansir dari Tribunnews.

Iqbal menegaskan bahwa pihaknya membawa berbagai bukti dari pemberitaan media yang dianggap memperkuat dugaan penyebaran informasi menyesatkan oleh Ribka.

Menurutnya, ucapan Ribka termasuk dalam kategori ujaran kebencian dan penyebaran berita bohong karena tidak didukung oleh fakta hukum.

“Apakah ada putusan hukum atau putusan pengadilan yang menetapkan bahwa almarhum Presiden Soeharto melakukan pembunuhan terhadap jutaan masyarakat?" jelas Iqbal.

Laporan ARAH tersebut diajukan ke Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, dengan dugaan pelanggaran Pasal 28 juncto Pasal 45 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE.

Iqbal juga menegaskan bahwa laporan itu tidak mewakili keluarga Cendana, melainkan bentuk kepedulian masyarakat dalam menjaga ruang publik agar tidak diwarnai informasi keliru.

Menanggapi laporan tersebut, Ribka memberikan pernyataan singkat.

“Terimakasih atas informasi (saya) hadapi saja,” ucap Ribka.

Namun, ia belum memastikan langkah hukum apa yang akan diambil untuk merespons laporan itu lebih lanjut.

Sebelumnya, Ribka secara tegas menolak usulan pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto.

“Kalau pribadi oh saya menolak keras. Iya kan?” kata Ribka di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa (28/10/2025).

Ia mempertanyakan dasar penilaian yang membuat Soeharto layak disebut pahlawan, mengingat masa pemerintahannya selama 32 tahun banyak diwarnai pelanggaran hak asasi manusia (HAM).

“Apa sih hebatnya si Soeharto itu sebagai pahlawan hanya bisa memancing, eh apa membunuh jutaan rakyat Indonesia,” ujarnya.

Ribka menilai, mantan Panglima Kopkamtib tersebut tidak pantas menerima gelar Pahlawan Nasional karena sejarah kelam yang masih belum diluruskan.

“Sudah lah, pelanggar HAM, membunuh jutaan rakyat. Belum ada pelurusan sejarah, sudah lah enggak ada pantasnya dijadikan pahlawan nasional,” kata Ribka.

Sosok Ribka Tjiptaning

Melansir dari Wikipedia, Ribka Tjiptaning Proletariyati lahir 1 Juli 1959.

ia adalah seorang dokter dan politikus Indonesia yang mennjabat sebagai Ketua Komisi IX DPR RI dari fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) pada periode 2009-2014.

Di Komisi IX, ia mengetuai komisi yang memperhatikan masalah-masalah di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, kependudukan, dan kesehatan dan juga merupakan anggota dari Badan Urusan Rumah Tangga (DPR RI) DPR RI.

Ribka kembali mencalonkan diri dan terpilih sebagai legislator dari Dapil Jawa Barat IV (Kab. Sukabumi dan Kota Sukabumi) pada Pemilihan umum legislatif tahun 2014.

Ia terlahir dari keluarga ningrat Jawa dan merupakan anak ke tiga dari lima orang saudara (sekandung).

Ayahnya bernama Raden Mas Soeripto Tjondro Saputro yang merupakan pengusaha kaya sekaligus aktivis Partai Komunis Indonesia (PKI), seorang keturunan Kasunan Solo (Pakubowono) dan pemilik sebuah pabrik paku di Solo.

Sedangkan Ibunya dari keturunan Kraton Kasultanan Yogyakarta bernama Bandoro Raden Ayu Lastri Suyati.

Sewaktu kecil, Ribka hidup dalam keadaan yang serba kecukupan karena ayahnya seorang konglomerat yang memiliki lima pabrik besar pada saat itu.

Peristiwa Gerakan 30 September 1965 telah mengubah jalan hidup keluarga yang sangat dicintainya.

Tjiptaning yang masih duduk di TK harus menyaksikan awal-awal kejatuhan keluarganya, di mana Ayah yang dikaguminya tidak pernah lagi pulang ke rumah sedangkan Ibu yang disayanginya dibawa oleh tentara.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id