Apa Alasan Prabowo Copot Budi Gunawan? Mahfud MD Sampai Kaget, Tak Berkaitan dengan Demo Ricuh

SURYA.co.id - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengaku terkejut saat mengetahui Presiden Prabowo Subianto melakukan perombakan kabinet yang turut menyentuh posisi Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menkopolkam) Budi Gunawan.

"Kalau dari sudut politik agak kaget juga ya saya," ujar Mahfud dalam Podcast Terus Terang di kanal Mahfud MD Official, dikutip Selasa (9/9/2025).

Mahfud menjelaskan dirinya tidak mendapat informasi pasti alasan di balik keputusan Presiden.

Meski demikian, ia menilai pergantian Budi Gunawan hampir dapat dipastikan tidak berhubungan dengan kericuhan saat demonstrasi besar pada akhir Agustus lalu.

"Saya tidak tahu alasannya, tapi saya kira terlalu sederhana kalau itu alasannya," tuturnya.

Menurut Mahfud, seorang pemimpin tidak selalu harus tampil di depan publik untuk dianggap bekerja, sebab koordinasi bisa dilakukan secara senyap.

Apalagi, rekam jejak Budi Gunawan sebagai sosok intelijen membuatnya terbiasa bekerja dalam diam.

Ia menduga, faktor politik justru lebih dominan menjadi alasan perombakan tersebut. 

"Saya kira pertimbangan politis lain," tambahnya.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menepis anggapan bahwa reshuffle terhadap Budi Gunawan berkaitan langsung dengan insiden demonstrasi yang berujung kerusuhan.

Menurutnya, tidak ada peristiwa spesifik yang mendorong Presiden mengambil langkah tersebut.

"Tidak ada kemudian karena suatu hal yang sangat spesifik," kata Prasetyo seusai acara pelantikan menteri baru di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (8/9/2025).

Prasetyo menegaskan, perubahan susunan kabinet yang dilakukan Presiden Prabowo adalah bagian dari proses evaluasi kinerja secara menyeluruh.

"Ini semua bagian dari evaluasinya menyeluruh," ucapnya.

Rekam Jejak Budi Gunawan

Melansir dari Tribunnewswiki, Jenderal Pol. Prof. Dr. Budi Gunawan, S.H., M.Si., Ph.D.adalah tokoh kepolisian Indonesia.

Ia menjabat sebagai Kepala Badan Intelijen Negara sejak 9 September 2016 menggantikan Sutiyoso.

Sebelumnya, ia pernah menjabat sebagai Wakapolri mendampingi Jenderal Pol. Badrodin Haiti sejak 22 April 2015 dan Jenderal Pol. Tito Karnavian sejak 13 Juli 2016, hingga dilantik sebagai Kepala BIN pada 9 September 2016.

Pada tanggal 2 September 2016, Presiden Jokowi menunjuk Jenderal Pol. Budi Gunawan menjadi Kepala BIN menggantikan Sutiyoso dan mengirimkan surat kepada DPR.

Sidang Paripurna DPR kemudian menyetujui hasil Fit & Proper Test Komisi I DPR terhadap Calon Kepala BIN yang dilakukan sehari sebelumnya.

Budi Gunawan menjadi unsur Polisi kedua setelah Jenderal Pol. Sutanto (2009-2011) yang memimpin lembaga telik sandi tersebut.

Dalam pendidikan, Jenderal Pol. Budi Gunawan bisa dibilang sebagai anak yang berprestasi.

Ia merupakan lulusan terbaik Akpol tahun 1983 dan meraih penghargaan Adhi Makayasa. Ia berhasil menyelesaikan pendidikannya saat usia yang tergolong muda, yaitu 24 tahun.

Pada dunia pendidikan di kepolisian, Jenderal Pol. Budi tercatat meraih peringkat satu saat bersekolah.

Berikut riwayat pendidikannya:

PTIK

SESPIM

SESPATI

LEMHANAS.

Dalam kariernya, nama Jenderal Pol. Budi Gunawan mulai dikenal saat menjadi ajudan Presiden Megawati Soekarnoputri tahun 2001-2004.

kemudian dia dipromosikan untuk naik pangkat menjadi brigadir jenderal, jenderal termuda pada 2004-2006

Berikuti riwayat perjalanan karier dari  Jenderal Pol. Budi Gunawan:

Ajudan Presiden RI Megawati Soekarnoputri (2001-2004)

Karobinkar SSDM Polri (2004-2006)

Kaselapa Lemdiklat Polri (2006-2008)

Kapolda Jambi (2008-2009)

Kadiv Binkum Polri (2009-2010)

Kadiv Propam Polri (2010-2012)

Kapolda Bali (2012)

Kalemdiklat Polri (2012-2014)

Wakapolri (2015-2016(

Kepala Badan Intelijen Negara (2016-sekarang)

Pimpinan Pusat Dewan Masjid Indonesia (2017-2022).

Perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden yang kerap dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan pemerintahan. Dalam kasus pergantian Budi Gunawan sebagai Menkopolkam, ada dua sudut pandang yang muncul.

Di satu sisi, Mahfud MD menilai langkah tersebut mengejutkan secara politik dan membuka ruang spekulasi mengenai adanya pertimbangan politis yang lebih besar di balik keputusan Presiden.

Di sisi lain, pemerintah melalui Mensesneg Prasetyo Hadi menegaskan bahwa reshuffle tidak terkait dengan isu spesifik, termasuk demonstrasi yang sempat berujung ricuh.

Objektifnya, publik dapat melihat bahwa perombakan kabinet adalah bagian dari dinamika politik yang wajar dalam sistem presidensial.

Alasan yang disampaikan pemerintah menekankan evaluasi menyeluruh, sementara komentar Mahfud memberi perspektif bahwa ada faktor politik yang mungkin lebih dominan.

Dengan demikian, pembaca dapat menilai bahwa keputusan ini tidak bisa hanya dipahami dari satu sisi, melainkan sebagai kombinasi antara evaluasi kinerja dan strategi politik jangka panjang.

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id