Rekam Jejak Willy Aditya yang Tegur dan Ancam Usir Ahmad Dhani Gegara Interupsi Terus Ariel-Judika

SURYA.co.id - Sosok Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya jadi sorotan setelah menegur hingga mengancam akan mengusir Ahmad Dhani dalam suatu rapat.

Hal ini lantaran Ahmad Dhani selalu menyela dan menginterupsi saat Ariel NOAH dan Judika masih berbicara.

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) mengenai revisi Undang-Undang Hak Cipta di DPR RI, Rabu (27/8/2025), berlangsung tegang.

Ketegangan mencuat setelah musisi Ahmad Dhani beberapa kali menyela pernyataan Ariel Noah dan Judika saat menyampaikan pandangan mereka.

Awalnya, rapat yang dipimpin Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya berjalan normal.

Namun, suasana berubah ketika Ariel menyuarakan keresahan para penyanyi terkait mekanisme izin tampil yang dinilai masih membingungkan.

“Jadi ada pernyataan-pernyataan di mana izin itu harus diperoleh dulu sebelum pertunjukan, dan dulu tuh harus penyanyinya yang minta izin,” ujar Ariel di ruang rapat, melansir dari Kompas.com.

Ia menambahkan, “Nah, itu yang kita pengen lebih jelas sebetulnya. Sebenarnya gimana sih? Karena apakah ini menjadi permasalahan di profesi kami sebagai penyanyi? Akan menjadi permasalahan, gitu.”

Ariel juga mempertanyakan aturan izin tampil yang bahkan bisa menjerat acara sederhana seperti pentas seni sekolah atau pertunjukan di kafe.

Menurutnya, hal ini menimbulkan kebingungan, sebab Undang-Undang Hak Cipta tidak secara rinci mengatur klasifikasi penyanyi yang wajib mengajukan izin.

“Jadi, klasifikasinya apa sih sebetulnya? Itu penyanyi yang model mana yang perlu izin itu? Apakah yang bayarannya gede saja atau semuanya? Karena kalau di undang-undang itu semuanya, enggak ada klasifikasi itu. Semua penyanyi, semua yang membawakan, gitu,” kata Ariel.

Ia lalu menutup, “I think kita perlu lebih jelas mungkin di sini, dibantu oleh teman-teman semua. Kira-kira sementara sih begitu.”

Belum tuntas pembahasan, Ahmad Dhani yang kini duduk di kursi DPR langsung angkat bicara.

“Pak Ketua (Komisi XIII), bisa saya jawab sebagai anggota DPR?” katanya, sembari menegaskan bahwa isu yang disampaikan Ariel sebenarnya sudah dibahas dalam pertemuan sebelumnya.

“Iya, kemarin tapi udah diomongin itu,” ucap Dhani.

Namun Willy Aditya cepat merespons dengan menegaskan fungsi RDPU adalah untuk menginventarisasi masalah, bukan memperdebatkan masukan yang masuk.

“Enggak apa-apa. Ini tadi kan juga Piyu (Padi) menyatakan hal yang sama. Jadi, ini untuk mempertegas kita,” jelas Willy.

Suasana sempat mencair dengan tawa ringan peserta rapat sebelum giliran Judika menyampaikan pandangannya. Ia berbagi pengalaman pribadi tentang praktik royalti saat membawakan lagu ciptaan orang lain.

“Kalau saya nyanyi selalu saya taruh di kontrak untuk semua lagu yang saya bawakan, harap dibayarkan royaltinya kepada penciptanya. Karena saya juga pencipta, abang saya pencipta lagu Batak di daerah, mereka juga merasakan hal yang sama,” kata Judika.

Menurutnya, akar persoalan justru terletak pada sistem distribusi royalti yang belum berjalan efektif.

“Kalau Mas Piyu bilang harus (izin) sebelumnya, oke-oke saja. Tapi faktanya di lapangan ada hal-hal yang bikin ekosistem jadi kurang enak,” ujarnya.

Ucapan Judika langsung dipotong Dhani. “Kurang enaknya di mana?” tanya Dhani.

Judika sempat terdiam sebelum menanggapi singkat, “gimana?”. Dhani kembali menegaskan, “Kurang enaknya di mana?”.

Ketegangan meningkat hingga Willy Aditya kembali turun tangan. Ia menegur keras Dhani agar tidak menyela pembicaraan.

“Mas Dhani, saya ingatkan saya pimpinan di sini. Nanti, sekali lagi, kami berhak juga untuk mengeluarkan jenengan dari forum,” ucap Willy tegas.

Setelah itu, Judika melanjutkan pernyataannya. Ia menekankan, tujuan utama pencipta lagu sejak awal adalah agar karya mereka bisa dikenal dan dinyanyikan oleh banyak orang, bukan justru mempersulit ekosistem musik.

Rekam Jejak Willy Aditya

Melansir dari Wikipedia, Willy Aditya, S.Fil., M.Ds., M.Sc. lahir 12 April 1978.

Ia adalah seorang aktivis dan politikus Partai NasDem[1] yang menjabat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) periode 2019–2024.

Ia termasuk salah seorang deklarator Organisasi Masyarakat (Ormas) Nasional Demokrat yang dideklarasikan pada tanggal 1 Februari 2010.

Ormas itu dideklarasikan oleh 45 orang tokoh Indonesia dari berbagai kalangan, di antaranya Surya Paloh, Sri Sultan Hamengkubuwono X, Ahmad Syafii Maarif, Siswono Yudo Husodo, Anies Baswedan, Jeffrie Geovanie, Bachtiar Aly, Patrice Rio Capella, Didik J. Rachbini, Basuki Tjahaja Purnama, Ferry Mursyidan Baldan, Syamsul Mu'arif, Franky Sahilatua, Ilham Arief Sirajuddin, Meutya Hafid, Sayed Fuad Zakaria, Khofifah Indar Parawansa, Budiman Sudjatmiko serta beberapa orang tokoh lainnya.

Willy Aditya kemudian menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Pengurus Pusat di organisasi masyarakat (ormas) Nasional Demokrat itu.

Setelah berdirinya Partai NasDem, dia dipercaya menjadi ketua umum pada salah satu organisasi sayap partai, yaitu Liga Mahasiswa NasDem (LMN).

Dalam Pemilu 2014, ia juga dipercaya untuk maju sebagai calon anggota legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI) dari Partai Nasdem untuk daerah pemilihan Jawa Barat VII dengan nomor urut 1. Namun, ia tidak berhasil terpilih.

Pada Pemilu 2019, Willy Aditya berhasil menjadi Anggota DPR-RI dari Partai NasDem untuk daerah pemilihan Jawa Timur XI dengan perolehan 190.814 suara.

Willy Aditya dilahirkan di Kampung Jawa, Kota Solok, Sumatera Barat pada 12 April 1978. Ia merupakan anak dari pasangan Syamsuddin Lubis, seorang Mandailing, dan Asna Hasan, yang memiliki darah Jawa. Ia mengenyam pendidikan di SD Negeri 11 Kota Solok (1985-1991) dan SMP Negeri 1 Solok (1991-1994).

Ketika bersekolah, ia mengaku bahwa dirinya termasuk siswa cerdas karena menjadi pemuncak kelas dan dipercaya mewakili sekolahnya untuk mengikuti perlombaan olimpiade dan olahraga, walaupun ia suka berkelahi. Ia mendapat nilai 9,98 ketika lulus dari SMP. Awalnya ia berniat untuk mendaftar di SMA Taruna Nusantara, tetapi tidak kesampaian karena ia ditabrak orang mabuk saat perjalanan mendaftar ke sana. Ia akhirnya melanjutkan pendidikan di SMA Plus INS Kayutanam, Padang Pariaman (1994-1997).[6] Di sekolah yang ketika itu dipimpin oleh sastrawan A.A. Navis itu, ia mengaku ditempa perihal karakter dan kedisplinan, bahkan akhirnya ia mengaku menjadi seorang yang gila membaca banyak buku.

Setelah lulus SMA, ia diterima melalui jalur undangan untuk berkuliah di Jurusan Manajemen Hutan, Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM). Saat itu, Willy bergabung dengan sejumlah organisasi kemahasiswaan kampus. Ia menjadi pendiri Kelompok Studi Selendang Biru, Pemimpin Redaksi (Pemred) Pers Mahasiswa (Persma) Lumut Kehutanan, anggota Jama'ah Shalahuddin UGM, dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Dewan Mahasiswa UGM serta Sekjen Dewan Mahasiswa Nasional.

Uang bulanan yang dikirim orang tuanya lebih banyak ia habiskan untuk membeli buku, sementara untuk bertahan hidup ia menjadi marbot masjid dan mengikuti banyak seminar untuk kemudian ia tulis dan dikirimkan ke surat kabar agar mendapat honorarium. Karena kegiatan aktivismenya, kuliahnya menjadi terbengkalai hingga mendapat Indeks Prestasi nol koma. Oleh sebab itu, akhirnya statusnya diberhentikan sebagai mahasiswa oleh rektornya, alih-alih oleh dekan. Ia merasa bahwa jasanya yang telah menghidupkan kembali pers mahasiswa fakultasnyalah yang membuat pimpinan fakultas berutang budi kepadanya.

Pada 2001, Willy kembali memulai studi dengan mengambil Jurusan Filsafat Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Ia mengaku bersemangat dan mendapatkan kembali jati dirinya sehingga pada 2004, ia berhasil menyelesaikan studi dengan meraih gelar Sarjana Filsafat dengan Indeks Prestasi Kumulatif 3,8. Ia menempuh gelar ganda (double degree) S-2 Defence and Security Studies dan Studi Pembangunan, kerja sama Institut Teknologi Bandung dan Cranfield University United Kingdom (2006-2008).

>>>Update berita terkini di Googlenews Surya.co.id