SPP SMA/SMK Berubah UST - Dewan Pendidikan Jatim Menyarankan Hal-hal seperti ini

SURYA.co.id | SURABAYA - Dewan Pendidikan (DP) Jatim akan memulai uji publik untuk penerapan Uang Sekolah Tunggal sebagai pengganti sumbangan pendanaan pendidikan (SPP).

Anggota DP Jatim Arba’iyah Yusuf mengungkapkan uji publik ini dibutuhkan untuk menggali aspirasi masyarakat terkit aturan yang akan ditetapkan.

Uji publik ini harus bisa menjawab sistem pembayaran uang sekolah apakah lebih adil bagi masyarakat atau justru menyulitkan.

“SK Gubernur tentang SPP itu perlu direview kembali. Ketetapan nominal dalam SK tersebut apakah hanya untuk siswa dari keluarga yang mampu. Kemudian untuk keluarga tidak mampu seperti apa semestinya,” tutur Arba’I dikonfirmasi, Senin (14/8/2017).

Misalkan besaran uang sekolah anak-anak pengusaha apakah adil jika disamakan dengan anak pekerja. Dengan adanya UST, ketentuan membyar SPP akan lebih jelas. Baik yang dikenakan biaya tinggi, rendah, maupun nol rupiah.

“Tidak menyesuaikan UKT perguruan tinggi. Tapi nilainya menyesuaikan kebutuhan operasional sekolah.Kalau uji publik tahun ini berhasil positif, tahun depan mungkin bisa dilakukan uji coba atau bahkan berlaku serentak,” tutur Arba’i.

Hal-hal penting sebelum kebijakan ini diterapkan, lanjut dia, di antaranya ialah kesiapan teknis dan sosialisasi ke masyarakat.

Dia yakin, pihak sekolah tidak akan kesulitan melaksanakannya selama instrument teknisnya jelas.

Di sisi lain, monitoring oleh pengawas sekolah juga harus berjalan.

“Bisa jadi orangtua juga diberikan kesempatan untuk keberatan. Sehingga ketika penetapan SPP tunggal oleh sekolah dinilai terlalu tinggi, masyarakat bisa minta agar ditinjau ulang,” tutur dia.

Arba’I berharap, UST ini mampu mewujudkan sistem pembiayaan pendidikan yang lebih ramah.
Adapun subsidi yang diberikan pemerintah untuk siswa tidak mampu akan tepat sasaran.

Sementara orangtua yang memiliki kemampuan lebih memiliki kepedulian yang juga tinggi terhadap pendidikan.