Program Koperasi Merah Putih di Bojonegoro 80 Persen, Keterbatasan Anggaran Jadi Kendala Di Desa

Ringkasan Berita:

• Program koperasi merah putih (KMP) di seluruh wilayah Bojonegoro sudah mencapai 80 persen, di mana dari 419 desa dan 13 kelurahan, ada 384 desa sudah tahap pembangunan gedung.
• Kodim 0813 Bojonegoro ditunjuk untuk mendampingi pembangunan KMP di desa-desa agar seluruh proses perizinan dan administrasi pembangunan rampung.
• Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan anggaran di sejumlah desa sehingga pembangunan belum optimal.

SURYA.CO.ID, BOJONEGORO - Pelaksanaan program Koperasi Merah Putih (KMP) di Kabupaten Bojonegoro terus menunjukkan progress signifikan.

Hingga akhir tahun ini, capaian pembangunan program tersebut telah mencapai sekitar 80 persen, dengan ratusan desa tengah berproses membangun gedung koperasi.

Hal tersebut diungkapkan Dandim 0813 Bojonegoro, Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto dalam pertemuan bersama awak media, di Markas Kodim Jalan Ahmad Yani Bojonegoro, Rabu (24/12/2025).

Ia menyebut saat ini progress program KMP telah dilaksanakan secara merata di seluruh wilayah Bojonegoro. Dari total 419 desa dan 13 kelurahan, ada 384 desa dan kelurahan saat ini telah masuk tahap pembangunan gedung KMP.

“Secara keseluruhan, progress pelaksanaan KMP di Bojonegoro sudah mencapai kurang lebih 80 persen. Saat ini ada 384 desa yang sudah berproses membangun gedung koperasi,” ujar Dedy.

Sejauh ini, lanjut Dedy, dari ratusan desa yang telah memulai pembangunan, progressnya berbeda-beda.

Ia menyebut pembangunan KMP ada yang telah mencapai sekitar 50 persen pembangunan fisik, namun ada pula yang masih pada tahap pembangunan pondasi awal.

Keterbatasan Anggaran Pembangunan

Meski demikian, seluruh proses perizinan dan administrasi pembangunan telah rampung. Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah keterbatasan anggaran di sejumlah desa.

“Beberapa desa memang belum mampu melaksanakan pembangunan secara optimal karena keterbatasan anggaran. Ini menjadi tantangan yang terus kami koordinasikan bersama pemerintah daerah. Namun kami optimis pada akhir Januari 2026 untuk tahap pertama siap untuk dilaunching," jelasnya.

Menurutnya, pembangunan KMP ini dilakukan melalui musyawarah desa (musdes). Pihak desa kemudian yang menentukan titik lokasi mana yang strategis sesuai dengan standar yang ada.

Hal tersebut bertujuan agar keberadaan koperasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mudah dijangkau oleh konsumen atau masyarakat.

“Pembangunan KDMP ini tidak semata membangun gedung, tetapi menyiapkan ekosistem ekonomi kerakyatan desa," terangnya.

Agar pembangunan KMP tetap berjalan secara berkelanjutan, kata Dedy, pihaknya terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan stakeholder terkait agar program ini dapat membawa manfaat bagi masyarakat.

Secara teknis, agar pelaksanaan program KMP sesuai dengan arahan pemerintah, pihaknya (TNI) ditunjuk untuk melakukan pendampingan di lapangan.

Sementara itu dalam proses pembangunannya, lanjut Dedy, dilaksanakan dengan skema padat karya dilakukan oleh masyarakat di daerah masing-masing.

“Pada dasarnya kami hanya melakukan pendampingan dan mengawal pelaksanaan program ini di lapangan. Sehingga harapanya program ini dapat berjalan maksimal dan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat desa," pungkasnya. *****