Fiskal Turun Di Raperda APBD Ponorogo 2026, Pemda Perketat Belanja Daerah Untuk 3 Sektor Prioritas

Ringkasan Berita:

• APBD Ponorogo 2026 diproyeksikan mengalami penurunan fiskal Rp 261 miliar dari postur anggaran Rp 2,2 miliar.
• DPRD dan Pemkab Ponorogo menyetujui Raperda APBD 2026 sebelum diserahkan ke Pemprov Jatim untk ditetapkan sebagai perda.
• Pemda tetap memprioritaskan sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur tetapi dengan pengetatan atau efisiensi belanja.

SURYA.CO.ID, PONOROGO - DPRD dan Pemkab Ponorogo telah menyetujui Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Ponorogo tahun 2026 dengan catatan terjadinya kekurangan pada postur fiskal daerah.

Pada 2026 ini, legislatif dan eksekutif sepakat bahwa total anggaran mencapai Rp 2,2 triliun. Atau naik sekitar Rp 3 miliar dari usulan awal eksekutif.

“Raperda APBD 2026 ini akan dikirim ke Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk difasilitasi sebelum ditetapkan menjadi peraturan daerah,” ungkap Ketua DPRD Ponorogo, Dwi Agus Prayitno, Jumat (28/11/2025).

Kang Wie mengaku bahwa fiskal mengalami kekurangan Rp 261 miliar, namun ia menjanjikan kebutuhan masyarakat tetap mendapatkan prioritas. 

Efisiensi Belanja Daerah

“Tiga sektor utama yaitu pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur tetap mendapat porsi strategis melalui efisiensi belanja dan optimalisasi PAD (pendapatan asli daerah),” tegasnya.

Menurutnya, APBD akan dievaluasi oleh gubernur untuk memastikan prioritas pembangunan infrastruktur. “Terutama perbaikan jalan dan jembatan, agar tidak ada keterlambatan dalam pelaksanaan," tambahnya.

Sementara Plt Bupati Ponorogo Lisdyarita menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 telah mengikuti postur anggaran dan ketentuan dari pemerintah pusat.

"Meski anggaran tidak banyak, fokus tetap ke infrastruktur, terutama jalan. Semoga semua rencana yang sudah disusun bisa berjalan pada 2026 nanti,” pungkas Lisdyarita. *****