DPRD Nganjuk Sahkan Raperda APBD 2026, Pembahasan Makan Waktu 2 Bulan

Ringkasan Berita:

• DPRD Nganjuk, Jatim, sahkan Raperda APBD 2026 dalam rapat paripurna bersama Bupati Marhaen Djumadi dan OPD.
• Pembahasan makan waktu dua bulan karena penundaan dana TKD Rp 275 miliar.
• Banggar minta proyek 2026 dimulai awal tahun, lelang ditargetkan mulai Januari.

SURYA.CO.ID, NGANJUK - DPRD Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur (Jatim), menggelar rapat paripurna pada Rabu (26/11/2025) dengan tiga agenda penting, termasuk pengesahan Raperda APBD Tahun Anggaran 2026 dan sejumlah regulasi daerah lainnya.

Tiga Agenda Utama Rapat Paripurna

Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD, Ulum Basthomi, didampingi Ketua DPRD Tatit Heru Tjahjono dan Wakil Ketua Endah Sri Murtini. 

Bupati Nganjuk, Marhaen Djumadi, turut hadir bersama jajaran OPD.

Dalam rapat tersebut, DPRD dan pemerintah daerah menyepakati Raperda APBD 2026 beserta lampiran nota keuangan. 

Selain itu, DPRD mengesahkan rancangan keputusan terkait penyelenggaraan kearsipan, pengelolaan pasar rakyat serta tanggung jawab sosial dan lingkungan badan usaha. 

Agenda ketiga, adalah penyampaian hasil reses anggota dewan.

APBD 2026 Tuntas Dibahas, Kendala TKD Jadi Sorotan

Ketua DPRD Nganjuk, Tatit Heru Tjahjono, mengatakan pembahasan Raperda APBD berlangsung intens dan memakan waktu hingga dua bulan.

“Terakhir nanti dilakukan penandatangan bersama APBD Induk tahun 2026,” ujarnya.

Tatit menjelaskan, bahwa pembahasan anggaran berjalan lama karena adanya penundaan atau pemangkasan dana transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp 275 miliar.

“Rincian pembahasan menentukan hal prioritas dan kurang prioritas. Termasuk gaji pegawai di semua OPD harus dipenuhi, juga acres atau cadangan gaji pegawai 2,5 persen,” jelasnya.

Tatit menambahkan, efisiensi kegiatan di setiap dinas juga dibahas bersama tim anggaran Pemda.

“Kami lakukan bersama-sama dengan tim anggaran Pemda. Kemarin tuntas,” kata Tatit.

Banggar Minta Proyek Mulai Jalan sejak Awal Tahun

Tatit menyebut, Badan Anggaran (Banggar) DPRD memberikan sejumlah saran kepada pemerintah daerah untuk pelaksanaan kerja tahun 2026.

“Kami meminta pelaksanaan bisa dimulai sejak triwulan pertama. Kami berharap Januari sudah masuk tahapan lelang, sehingga Februari sudah mulai bisa ada yang dikerjakan,” tutupnya.