Beda Kekayaan Bupati Sugiri Sancoko dan Wabup Selama Menjabat, Kang Giri Terus Naik Lisdyarita Turun

Ringkasan Berita:

• Kekayaan Bupati Ponorogo yang kini terjerat korupsi, Sugiri Sancoko selalu naik setiap melapor LHKPN. 
• Berbeda dengan Sugiri, kekayaan Wabup Lisdyarita justru turun dari awal menjabat hingga akhir periode pertama.
• Lisdyarita kini menjadi Plt Bupati Ponorogo setelah Sugiri terjaring OTT KPK dan doitetapkan sebagai tersangka korupsi.   

SURYA.CO.ID - Terungkap perbedaan kekayaan Bupati Ponorogo (nonaktif) Sugiri Sancoko dengan Wabup yang kini menjadi Plt Bupati, Lisdyarita, selama menjabat. 

Harta kekayaan Sugiri Sancoko selalu naik dari awal menjabat terakhir membuat laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)  tahun 2025. 

Sementara, Lisdyarita justru harta kekayaannya menurun dari awal menjabat hingga akhir. 

Terpantau dari elhkpn.kpk.go.id, Sugiri telah mencatatkan harta kekayaannya mulai 2020 hingga 2025, kecuali tahun 2024 Sugiri tidak malaporkan harta kekayaannya.

Awal menjadi pejabat sebagai Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko harta kekayaannya mencapai Rp5,037 miliar.

Baca juga: Sosok Lisdyarita yang Kini Jabat Plt Bupati Ponorogo, Harta Kekayaannya Turun Selama Jabat Wabup

Harta ini terdiri dari tanah dan bangunan senilai Rp4,3 miliar.

Kemudian harta bergerak berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp237,5 juta, 

Kemudian harta bergerak lainnya Rp165,6 juta. Kas dan setara kas senilai Rp300,6 juta. 

Dari LHKPN itu terperinci bahwa Tanah dan bangunan Sugiri tersebar di berbagai daerah, tidak hanya di Kabupaten Ponorogo saja.  

Tanah dan bangunan senilai Rp1,2 miliar di Surabaya, tanah dan bangunan senilai Rp450 juta di Boyolali; tanah dan bangunan senilai Rp350 juta di Sidoarjo; tanah dan bangunan senilai Rp650 juta di Pasuruan

Lalu tanah warisan senilai Rp620 juta di Ponorogo; tanah warisan senilai Rp432 juta di Ponorogo; tanah warisan senilai Rp105,9 juta di Ponorogo; tanah warisan senilai Rp92 juta di Ponorogo. 

Transportasi terdiri dari mobil Toyota Alphard senilai Rp200 juta dan motor Vespa Primavera seharga Rp37,5 juta.  

Harta ini naik saat LHKPN tahun 2021. 

Kenaikannya mencapai Rp300 jutaan. Sehingga laporan harta kekayaan yang tercatat di LHKPN menjadi Rp5,334 miliar. 

Sama halnya dengan kekayaan 2022.

Harta kekayaan Sugiri dilaporkan naik lagi sekitar Rp361 jutaan. Sehingga laporan harta kekayaan yang tercatat di LHKPN pada 2022 menjadi Rp5,695 miliar. 

Kondisi yang sama juga terjadi pada LHKPN tahun 2023. 

Harta kekayaan Sugiri juga tercatat ada kenaikan lagi sekitar Rp499,8 juta, sehingga totalnya menjadi Rp6,195 miliar. 

Sebelum ditangkap KPK, Sugiri Sancoko juga telah melaporkan LHKPN.

Harta kekayaan Sugiri juga tercatat ada kenaikan lagi sekitar Rp163 juta. Sehingga laporan harta kekayaan yang tercatat di LHKPN pada 2025 menjadi Rp6,358 miliar. 

Harta Kekayaan Lisdyarita Justru Turun

Dilansir dari laman e-LHKPN, Lisdyarita melaporkan harta kekayaannya pada 30 Maret 2024.

Harta kekayaan Lisdyarita ternyata mengalami banyak penurunan jika dibandingkan periode pertamanya, hal tersebut terlihat dari laman elhkpn.kpk.go.id.

Ketika Pilkada 2020, Lisdyarita memiliki harta kekayaan Rp 13 miliar lebih.

Sedangkan pada Pilkada 2024, Lisdyarita hanya mempunyai kekayaan Rp 3 miliar.

Aset yang dimiliki meliputi tanah dan bangunan senilai Rp 5,2 miliar, aset kendaraan senilai Rp 46 juta serta kas sebesar Rp 30 juta.

Bahkan dalam laporan tersebut, Lisdyarita hanya memiliki kendaraan pribadi berupa sepedah motor dua unit. 

Sebelum terjun ke politik, Lisdyarita merupakan pengusaha sapi.

Namun kemudian merambah ke politik dan pernah menjadi caleg DPR RI dari Parpol Perindo 2019 lalu.

Namun, dia harus mengakui kekalahan tidak bisa duduk dikursi senayan.

Pilkada 2021 lalu, Lisdyarita kemudian berpindah ke PDI Perjuangan.

Saat itu dipasangkan dengan Sugiri Sancoko, dia akhirnya mengungguli Petahana Bupati Ponorogo Ipong Muchlissoni yang berpasangan dengan Bambang Tri.

Lisdyarita dikenal aktif di berbagai kegiatan sosial dan organisasi perempuan di Ponorogo. Lisdayrita sendiri konsenterhadap isu-isu pemberdayaan perempuan, pendidikan anak, hingga kesejahteraan keluarga.

Ketika didapuk sebagai Plt Bupati Ponorogo, Lisdyarita berkomitmen untuk menjaga stabilitas birokrasi dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal.

"Kami akan fokus menjaga agar roda pemerintahan tetap berjalan, pelayanan masyarakat tidak terganggu, dan program prioritas terus dilanjutkan," pungkasnya.

Sugiri Sancoko Tersangka Korupsi

Seperti diketahui, Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ditetapkan sebagai tersangka suap dalam propmosi dan mutasi jabatan. 

Selain Sugiri Sancoko, ada tiga lain yang ditetapkan tersangka, yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo; Yunus Mahatma, Direktur RSUD Dr. Harjono Kabupaten Ponorogo; dan Sucipto, rekanan RSUD Ponorogo.

Kasus ini bermula pada awal 2025 saat Yunus Mahatma mendapatkan informasi bahwa posisinya sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Harjono Ponorogo, akan diganti.

Yunus kemudian langsung berkoordinasi dengan Agus Pramono untuk menyiapkan sejumlah uang yang akan diberikan kepada Sugiri Sancoko, agar posisinya tidak diganti.

“Pada Februari 2025, dilakukan penyerahan uang pertama dari YUM (Yunus) kepada SUG (Sugiri) melalui ajudannya, sejumlah Rp 400 juta,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu, di Gedung Merah Putih, Jakarta, Minggu (9/11/2025) dini hari.

Baca juga: Peran Elly Widodo Adik Sugiri Sancoko yang Sempat Ditangkap KPK, Kini Lolos

Kemudian, pada periode April-Agustus 2025, Yunus juga melakukan penyerahan uang kepada Agus Pramono senilai Rp 325 juta.

Selanjutnya, pada November 2025, Yunus kembali menyerahkan uang senilai Rp 500 juta melalui kerabat Sugiri Sancoko.

Dengan demikian, total uang yang telah diberikan Yunus dalam tiga klaster penyerahan uang tersebut mencapai Rp 1,25 miliar, dengan rincian yaitu, untuk Sugiri Sancoko sebesar Rp 900 juta dan Agus Pramono senilai Rp 325 juta.

Baca juga: Sosok Elly Widodo Adik Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko yang Ikut Ditangkap KPK, Membantu Urusan Luar

“Di mana, dalam proses penyerahan uang ketiga pada hari Jumat, 7 November 2025 tersebut, Tim KPK kemudian melakukan kegiatan tangkap tangan. Tim mengamankan sejumlah 13 orang,” tutur dia.

Asep mengungkapkan, sebelum adanya operasi senyap, pada 3 November, Sugiri meminta uang kepada Yunus senilai Rp 1,5 miliar.

Kemudian pada 6 November, ia kembali menagih uang.

Selanjutnya, pada 7 November 2025, teman dekat Yunus berkoordinasi dengan pegawai Bank Jatim untuk mencairkan uang senilai Rp 500 juta.

Uang tersebut untuk diserahkan kepada Sugiri melalui kerabatnya.

“Uang tunai sejumlah Rp 500 juta tersebut kemudian diamankan oleh TimKPK sebagai barang bukti dalam kegiatan tangkap ini,” kata dia.