Warga Pasuruan Terhasut Rumor Suap Seleksi Perangkat Desa, Camat Minta Penjelasan Panitia Pemilihan

Ringkasan Berita:

• Warga Dusun Arjosari meminta klarifikasi mengenai isu suap dalam pemilihan perangkat desa di Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan.
• Seleksi kepala dusun sudah selesai tetapi beredar isu bahwa salah satu peserta diduga menyuap panitia pemilihan.
• Camat Gempol menunggu penjelasan panitia pemilihan untuk mengklarifikasi demi menjaga kepercayaan masyarakat.

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Proses penjaringan perangkat Desa Kejapanan, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan menyisahkan polemik. Rumor atau desas-desus dugaan kecurangan malah mencuat setelah  hasil ujian akademik diumumkan.

Kabar yang mendadak muncul, adalah dugaan adanya setoran uang pelicin alias suap bernilai puluhan juta dari peserta kepada panitia.

Masyarakat pun terhasut, beberapa perwakilan warga Dusun Arjosari mendatangi Balai Desa Kejapanan, Rabu (5/11/2025) siang. Mereka menuntut klarifikasi atas dugaan praktik tidak transparan dalam seleksi perangkat desa, khususnya untuk jabatan Kepala Dusun (Kasun) Arjosari.

“Warga ingin tahu kebenarannya. Kalau memang tidak ada permainan, tunjukkan prosesnya secara terbuka,” kata Anam, salah satu warga.

Sayangnya, keinginan warga untuk bertemu panitia belum membuahkan hasil. Tidak ada satu pun anggota panitia hadir di kantor desa saat pertemuan berlangsung.

Sekretaris Desa Kejapanan, Juadi menyebut, panitia berjanji akan memberikan keterangan, Kamis (6/11/2025) pagi. “Ketua dan wakil panitia sudah bersedia hadir Kamis besok pukul 09.00 WIB untuk memberikan penjelasan kepada warga,” kata Juadi.

Camat Gempol, Hadi Mulyono mengaku akan segera memanggil panitia penjaringan untuk meminta keterangan resmi. Ia menyebut langkah cepat perlu diambil agar rumor tidak berkembang liar di tengah masyarakat.

“Saya baru menerima laporan soal keresahan warga hari ini. Saya sudah instruksikan panitia segera dipanggil agar isu ini tidak melebar dan menimbulkan kesalahpahaman,” paparnya

Menurutnya, pemerintah kecamatan akan menelusuri seluruh tahapan penjaringan perangkat desa untuk memastikan sesuai prosedur. Selain itu Hadi meminta warga tetap tenang dan menunggu hasil klarifikasi resmi.

“Kalau ada bukti pelanggaran atau penyimpangan, tentu akan kami tindak sesuai aturan. Prinsipnya, seleksi perangkat desa harus transparan, bersih, dan bisa dipertanggungjawabkan,” kata Hadi.

Rencananya, hasil klarifikasi antara warga dan panitia akan menjadi bahan evaluasi bagi pihak kecamatan. “Kami akan menindaklanjuti setiap temuan demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses penjaringan perangkat desa,” tutupnya.  *****