Dinas Pendidikan Lamongan Siap Terapkan Bahasa Inggris Wajib di SD Mulai 2027

Ringkasan Berita:

• Dinas Pendidikan Lamongan, Jawa Timur (Jatim), dukung penuh Bahasa Inggris wajib di SD mulai 2027.
• Pemetaan guru dan rekrutmen tenaga pendidik akan dilakukan sebagai persiapan.
• Bahasa Inggris dinilai penting untuk bekal anak-anak menghadapi dunia global.

SURYA.CO.ID, LAMONGAN - Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Lamongan, Jawa Timur (Jatim), menyatakan kesiapannya mendukung penuh kebijakan nasional terkait Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di tingkat Sekolah Dasar (SD) mulai tahun 2027. 

Langkah ini, dinilai strategis untuk membekali anak-anak dengan kemampuan dasar bahasa internasional sejak dini.

Kepala Bidang Sekolah Dasar Dispendik Lamongan, Waji, menyebut bahwa kebijakan tersebut merupakan terobosan penting dari pemerintah pusat melalui Direktorat Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen).

“Harapannya, anak-anak SD di Lamongan bisa berbahasa Inggris, meski belum tingkat tinggi. Setidaknya mereka tidak tertinggal dari daerah lain,” ujar Waji, Jumat (24/10/2025).

Persiapan Pemetaan dan Rekrutmen Guru

Dispendik Lamongan akan melakukan pemetaan dan pendataan guru Bahasa Inggris, serta kebutuhan tenaga pendidik baru sebagai bagian dari persiapan implementasi kebijakan tersebut.

“Kami akan menyesuaikan rekrutmen dan penugasan guru dengan regulasi yang berlaku, agar pelaksanaan sesuai standar nasional,” tambah Waji.

Saat ini, belum semua SD di Lamongan menerapkan pelajaran Bahasa Inggris. Namun, beberapa sekolah favorit telah memulainya lebih awal sebagai bentuk kesiapan menghadapi kebijakan nasional.

Bahasa Inggris sebagai Jendela Dunia

Waji menekankan pentingnya penguasaan Bahasa Inggris sejak dini, sebagai bekal anak-anak menghadapi dunia global.

“Bahasa Inggris adalah jendela dunia. Dengan kemampuan dasar sejak SD, wawasan anak-anak akan lebih luas dan mereka bisa bersaing secara global,” jelasnya.

Sejumlah sekolah di Lamongan, telah memiliki guru Bahasa Inggris, meski status pelajaran tersebut masih bersifat pilihan. 

Dispendik akan memastikan kesiapan lapangan dan pelatihan bagi guru serta pengawas sekolah, agar pelaksanaan di tahun 2027 berjalan optimal.