Aksi Damai Di Bawah Matahari, Mahasiswa Pasuruan Suarakan Hak Kaum Miskin Dan Kerusakan Lingkungan

SURYA.CO.ID, PASURUAN - Mahasiswa Cipayung Pasuruan atau gabungan beberapa organisasi mahasiswa mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pasuruan, Rabu (3/9/2025) sore.

Tidak seperti di daerah lain, aksi demo mahasiswa ini berbeda karena berlangsung damai dan kondusif.

Puluhan mahasiswa tetap kritis menyampaikan pendapat dan masukan untuk perbaikan Pasuruan ke depan.

Hanya saja, semua disampaikan kritik tajam dan menohok dengan cara  yang tidak melanggar aturan atau melanggar hukum.

“Kami bersepakat hari ini adalah aksi yang damai, kami tidak tertrigger aksi daerah lain yang anarkhis. Kami juga ingin menciptakan dan mewujudkan Kabupaten Pasuruan yang adil dan damai,” kata Dandy, Ketua DPC GMNI Pasuruan yang juga korlap aksi.

Puluhan mahasiswa ini ditemui langsung Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo lengkap bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Pasuruan.

Ada Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, Kapolres Pasuruan, Dandim 0819 Pasuruan, Ketua PN, Kajari Kabupaten Pasuruan, dan juga Wakil Bupati Kabupaten Pasuruan.

Sebelum menyampaikan aksi, mahasiswa mengajak para pejabat Pasuruan itu untuk duduk sama rata dengan rakyat dan berpanas-panasan di halaman kantor dewan.

Mahasiswa menolak untuk diajak duduk di tempat teduh. Sebaliknya, mereka justru mengajak para pejabat maju dan meninggalkan tempat teduh. Bupati dan Forkopimda pun mengikuti permintaan para mahasiswa.

Mereka duduk sama rata tanpa alas. Meski di bawah panas matahari, kepala tetap dingin sehingga perwakilan mahasiwa dari beberapa organisasi pun bergantian menyampaikan aspirasi dan tuntutannya.

Bupati dan jajaran Forkopimda mendengarkan secara seksama apa yang menjadi aspirasi, masukan serta kritik yang disampaikan mahasiswa Cipayung Pasuruan.

“Ada lima tuntutan yang kami sampaikan hari ini. Kami menuntut hak-hak kaum miskin yang harus mendapatkan akses yang sama,” kata Dandy.

Hak-hak itu meliputi layanan kesehatan dan ketenagakerjaan. Soal perlindungan terhadap kasus pelecehan seksual. Persoalan tata ruang Kabupaten Pasuruan. Dan soal kerusakan lingkungan hidup. 

“Pesan kami untuk Pemkab Pasuruan, ketika membuat kebijakan harus berpihak kepada rakyat dan juga lingkungan hidup. Karena lingkungan hidup yang adil dan sehat adalah hak masyarakat Kabupaten Pasuruan,” tutupnya. ****