Bupati Banyuwangi Diminta Mendagri Sharing Nasional Soal Sukses Digitalisasi Bansos

Ringkasan Berita:

• Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani diminta Mendagri, Tito Karnavian, memaparkan sukses program Digitalisasi Bansos dalam forum nasional KPTDP.
• Luhut memuji kerja tim Banyuwangi yang mampu melampaui target pendaftaran piloting.
• Banyuwangi terjunkan ribuan agen sosial bantu warga daftar bansos, fokus pada ketepatan sasaran.

SURYA.CO.ID, BANYUWANGI - Program Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) segera diterapkan secara nasional, setelah melalui tahap piloting di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur (Jatim). 

Kesuksesan tersebut membuat Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, diminta pemerintah pusat untuk berbagi pengalaman kepada kepala daerah se-Indonesia, dalam agenda nasional Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) pada Kamis (4/12/2025).

Acara berlangsung secara hybrid dari Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dihadiri Mendagri Tito Karnavian, Menpan RB Rini Widyantini, Kepala Bappenas Prof Rachmat Pambudy, Ketua KPTDP Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala BPS, Sekjen Kemensos dan ratusan kepala daerah dari seluruh Indonesia.

Digitalisasi Bansos Dinilai Berhasil, Banyuwangi Jadi Rujukan Nasional

Mendagri, Tito Karnavian, meminta Bupati Ipuk berbagi strategi, dan pengalaman Banyuwangi dalam mengeksekusi piloting program nasional penyaluran bansos berbasis digital tersebut.

“Kami minta kepada Bupati Banyuwangi sharing kepada seluruh pemerintah daerah, untuk mempersiapkan langkah-langkah pelaksanaan piloting program tahun 2026,” ujar Tito.

Ketua KPTDP, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan bahwa digitalisasi bansos bertujuan memastikan penyerapan lebih cepat dan tepat sasaran.

“Keberhasilan di Banyuwangi sudah dilaporkan ke Presiden. Selanjutnya akan diterapkan ke 32 daerah dan diberlakukan nasional pada Oktober 2026,” kata Luhut.

Luhut bahkan memuji Banyuwangi, karena dianggap kompak dan bekerja secara tim.

“Bagus ini Banyuwangi bekerja secara tim. Pendampingan ASN memang perlu dilakukan. Saya harap semua daerah bisa seperti Banyuwangi,” ujarnya.

Strategi Banyuwangi: Kerja Tim dan Jemput Bola Penerima Bansos

Dalam paparannya, Bupati Ipuk menjelaskan upaya Banyuwangi menggerakkan ribuan agen perlindungan sosial digital untuk membantu masyarakat mendaftar.

“Kami jemput bola, terjun langsung membantu masyarakat yang kesulitan mendaftar secara digital, atau yang tidak punya handphone,” jelasnya.

Agen tersebut terdiri dari pendamping PKH, operator desa, TKSK, kader dasawisma hingga camat dan lurah.

“Pendekatan ini untuk mengatasi keterbatasan akses teknologi, terutama bagi warga lanjut usia. Prinsipnya bukan mengejar angka pendaftar, tapi memastikan yang benar-benar membutuhkan bisa mendaftarkan diri,” tegas Bupati Ipuk.

Proses Input Melampaui Target Nasional

Sekjen Kemensos, Robben Rico, menyebut bahwa kecepatan dan ketelitian Banyuwangi membuat program piloting berjalan optimal. Periode pendaftaran pada 18 September–15 Oktober 2025 mencatatkan capaian 359 ribu pendaftar.

“Ini melampaui target awal yang hanya 320 ribu,” kata Robben.

Pemerintah pusat berharap, pengalaman Banyuwangi menjadi acuan penerapan digitalisasi bansos di seluruh Indonesia pada 2026.