Pemkot Surabaya Inisiasi Program Pinjaman UMKM, Lindungi Masyarakat dari Risiko Pinjol

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

DUKUNG PENCEGAHAN PINJOL - Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi saat memberikan penjelasan di hadapan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) pada asesmen TPAKD Award 2025 di Ruang Kerja Wali Kota pada Rabu (11/6/2025). Mencegah terjerat pinjaman online, Pemerinah Kota Surabaya menginisiasi penyaluran kredit melalui program Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh (Puspita) PT BPR Surya Arta Utama.

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya berkomitmen melindungi masyarakat dari risiko pinjaman online (pinjol) ilegal dan praktik rentenir.

Mewujudkan target itu, Pemkot Surabaya menginisiasi penyaluran kredit melalui program Pinjaman UMKM Surabaya Pasti Tangguh (Puspita) PT BPR Surya Arta Utama.

Diluncurkan sejak 2021 lalu, program Puspita menjadi andalan PT BPR Surya Artha Utama untuk mendukung pelaku UMKM di Surabaya. 

Dengan suku bunga rendah (sekitar 3 persen per tahun), pinjaman ini menargetkan usaha mikro dan ultramikro.

"Kami sampaikan, kalau ingin meminjam sesuatu atau uang untuk pergerakan ekonomi, pinjamlah di kredit kami di Puspita BPR," kata Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi ketika dikonfirmasi, Kamis (12/6/2025).

Hingga 2024, BPR SAU telah menyalurkan kredit mikro kepada 2.414 orang. 

Sedangkan pinjaman kepada UMKM Kota Surabaya melalui PUSPITA dan SIKUMIS (Pinjaman Kredit Usaha Mikro Surabaya) sebanyak 250 orang, dengan baki debet (sisa pinjaman) sekitar Rp 376 juta.

Program ini menjadi garda terdepan, khususnya bagi UMKM)serta sektor padat karya, untuk menyediakan alternatif pembiayaan yang aman dan terjangkau. 

"Kami turun ke semua lapisan masyarakat, agar masyarakat juga terbiasa dan mengerti supaya tidak terjerat beban pinjol," ujar Wali Kota Cak Eri.

Menurutnya, program ini juga memiliki peran penting dalam mengedukasi masyarakat, agar memilih jalur pembiayaan yang legal dan resmi. Sekaligus, membangun budaya keuangan yang sehat.

Selain itu, Cak Eri juga mendorong percepatan transformasi ekonomi melalui pembayaran digital atau nontunai. 

Salah satu inovasi yang digencarkan, adalah program KatePay bagi pelajar yang menggunakan Kartu Identitas Anak (KIA) sebagai metode pembayaran di lingkungan sekolah dan alat transportasi umum.

Tujuannya, adalah membangun kesadaran finansial dan kebiasaan transaksi nontunai sejak dini. 

"Ini kami lakukan, kalau di tempat kami yang terkait dengan pembayaran gaji dan lain-lainnya juga langsung masuk ke bank, tidak kami terima secara manual. Kami memang belajar betul untuk mengurangi yang tidak menggunakan digital," jelas Cak Eri.

Ia berharap, kebijakan  ini dapat mengurangi ketergantungan pada uang tunai dan meningkatkan pemahaman masyarakat tentang transaksi digital, yang sejalan dengan visi Surabaya sebagai kota cerdas.

Cak Eri juga menekankan pentingnya literasi dan edukasi akses keuangan, kepada masyarakat dan pelaku usaha mikro dalam akselerasi transformasi ekonomi digital. 

Melalui program Padat Karya, Pemkot Surabaya memberikan pemahaman komprehensif tentang pentingnya literasi keuangan dan manfaat digitalisasi.

"Ketika sudah menggunakan digitalisasi, kami lakukan literasi dan edukasi akses keuangan, maka pertumbuhan ekonomi itu sangat cepat. Sehingga, kami bisa mengontrol mana yang lemah harus kami kuatkan, mana yang perlu kami tingkatkan lagi itu akan mudah kami jalankan dan mengambil sebuah kebijakan," papar Cak Eri.

Bentuk konkret lainnya dalam ekonomi digital, adalah ajakan kepada masyarakat untuk memanfaatkan aplikasi e-Peken, sebuah market daring yang menyediakan berbagai kebutuhan dengan harga bersaing.

“Aplikasi ini, diharapkan menjadi sarana transaksi yang aman dan terpercaya, sekaligus memperluas jangkauan pasar bagi UMKM lokal,” terang Cak Eri.

Dengan berbagai program terpadu yang digagas, Wali Kota Cak Eri optimis dapat terus menekan angka kemiskinan dan pengangguran, serta membebaskan masyarakat dari jerat pinjol. 

“Komitmen ini membuahkan hasil nyata dengan penurunan angka kemiskinan di Surabaya menjadi 1,6 persen pada tahun 2024, salah satunya berkat program kerja TPAKD yang fokus pada akselerasi transformasi ekonomi,” tandasnya.

Program-program Pemkot Surabaya ini, mendapatkan apresiasi dan dukungan penuh dari Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur, Yunita Larasati. 

"Transaksi QRIS bersama Pemkot Surabaya juga sangat baik, dan ini dibantu oleh pemkot dalam sosialisasi pembayaran cashless atau nontunai ke sekolah, perkantoran dan lain-lain," kata Yunita yang hadir mendampingi Wali Kota Eri Cahyadi pada virtual assessment TPAKD Award 2025.

Pihaknya bersama Pemkot Surabaya secara aktif bekerja sama dalam memberikan literasi keuangan kepada masyarakat. Tujuannya, agar masyarakat dapat memahami pengelolaan keuangan dan dapat mengakses produk keuangan seluas-luasnya.

“Kami bekerja sama memberikan literasi keuangan bersama Pemkot Surabaya, sehingga masyarakat dapat lebih memahami dan bijak dalam memilih produk keuangan, baik produk simpanan, pinjaman maupun investasi,” tutur Yunita.

Berita Terkini