Baca tanpa iklan
SURYA.CO.ID, KOTA SURABAYA - DPRD Jatim mendorong agar pemerintah turun tangan terhadap informasi harga Gabah Kering Panen (GKP) yang dilaporkan turun di beberapa daerah. Bulog pun diminta terus memastikan gabah petani bisa terserap dengan harga yang layak.
Tujuannya, demi kesejahteraan petani dan stabilitas pasokan pangan di Provinsi Jawa Timur. Kondisi tersebut disorot lantaran sebelumnya pemerintah menjanjikan harga pembelian pemerintah (HPP) untuk gabah hasil panen petani Rp 6.500 per KG.
"Kemarin kita temukan di bawah ada masalah terkait harga gabah yang saya pantau. Di beberapa tempat sudah di bawah Rp 6.500 per KG,” kata anggota Komisi B DPRD Jatim, Ema Susanti dalam keterangannya, Kamis (17/4/2025).
Turunnya harga beli tersebut tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) GKP. Kondisi tersebut berpotensi merugikan petani dan pelaku usaha penggilingan padi.
Erma mengingatkan jika tidak ada intervensi dari pemerintah, penurunan harga gabah ini dapat memicu gejolak di pasar. Sebab panen raya seharusnya bisa berjalan dengan baik jika gabah terserap secara optimal.
"Sehingga harus benar-benar terserap agar tidak mengganggu inflasi dan pasokan beras,” ungkap Erma yang merupakan politisi PDI Perjuangan.
Erma berharap pemerintah, khususnya Bulog, segera mengambil langkah nyata untuk memastikan gabah petani terserap dengan harga yang layak.
“Kami ingin petani di Jawa Timur mendapatkan hasil yang layak dan berimbas pada stabilitasi pangan,” pungkas Erma. *****