Baca tanpa iklan
SURYA.co.id - Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengungkap janjinya terkait KKB Papua setelah menginjakkan kakinya di Bumi Cenderawasih.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan TNI-Polri akan menindak tegas pihak-pihak yang ingin menggagalkan kebijakan pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat Papua dengan memastikan upaya penegakan hukum sesuai kaidah hak asasi manusia (HAM).
“TNI-Polri akan melakukan hard approach kepada seluruh pihak yang ingin menggagalkan kebijakan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat Papua,” kata Sigit dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Senin, melansir dari ANTARA.
Sigit menyampaikan hal itu dalam Pengarahan Bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kepada Prajurit TNI dan Polri di Wilayah Papua.
Menurut dia, ada beberapa kelompok yang biasa dikenal dengan KKB Papua mengganggu keamanan dan ketertiban di masyarakat dengan melakukan penyerangan sehingga mengakibatkan proses pembangunan di Papua terhambat.
“Tentunya kami harus lakukan langkah-langkah penindakan penegakan hukum di lapangan secara tegas dan terukur sehingga diharapkan semuanya bisa berjalan proporsional," katanya.
Mantan Kabareskrim Polri itu memastikan dalam penegakan hukum yang dilakukan jajarannya maupun TNI selalu berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM).
Kordinasi itu, kata dia, dilakukan baik di tingkat pusat maupun tingkat wilayah Papua dengan tujuan memastikan langkah penegakan hukum yang diambil aparat di lapangan telah proporsional dan menghindari korban dari masyarakat yang kemungkinan bukan anggota kelompok bersenjata tersebut.
"Tentunya kami berusaha supaya ke depan tindakan penegakan hukum yang kami lakukan bisa tepat sasaran dan tidak berdampak ke masyarakat,” kata Sigit.
Ia memastikan jajaran TNI-Polri bersinergi untuk mengawal seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pembangunan di Papua.Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan kunjungan kerja bersama Kapolri untuk menyerap aspirasi dari berbagai pihak di Papua yang nantinya aspirasi tersebut dijadikan masukan untuk menentukan kebijakan dan langkah yang akan diambil ke depan.
"Bahwa saya akan belanja masalah, ya istilahnya, untuk menyerap aspirasi dari bawah, apa saja yang harus dilakukan dalam rangka pengambil kebijakan ke depan maupun perencanaan ke depan," kata Yudo.
Menurut dia, penyerapan aspirasi ini membantu pihaknya dalam mengambil kebijakan yang sesuai untuk menyukseskan seluruh program dan kebijakan pemerintah di Bumi Cenderawasih.
"Dengan demikian, kami dapat mengambil keputusan kebijakan percepatan pembangunan di Papua sesuai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan," terangnya.
Untuk itu, Yudo kembali menegaskan bahwa TNI dan Polri akan siap dengan maksimal dan profesional mengawal seluruh kebijakan pemerintah membangun Papua.
Terlebih dengan adanya daerah otonomi baru (DOB), maka TNI siap membantu Polri mempercepat pembangunan daerah.
"Tentunya ini perlu dukungan TNI-Polri untuk memberikan jaminan keamanan bagi seluruh pekerja dan infrastruktur yang lain,” kata Yudo.
Permintaan Wapres
Sebelumnya, Masalah kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua tampaknya masih jadi perhatian utama bagi Wakil Presiden Maruf Amin.
Bahkan Wapres mengadakan pertemuan khusus dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana Muhammad Ali di Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro, Jakarta.
Wapres Maruf Amin meminta agar Panglima TNI menindak lebih tegas KKB Papua tapi tetap humanis.
Juru Bicara Wapres, Masduki Baidlowi mengungkapkan dalam pertemuan itu Maruf Amin menekankan tentang pentingnya pengamanan Papua.
"Pengamanan Papua ditegaskan oleh wakil presiden itu adalah sebagai prasyarat untuk pembangunan kesejahteraan di Papua," ujar Masduki kepada wartawan, Selasa (3/1/2023).
Seperti dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Wapres Ma'ruf Amin Minta Panglima TNI Gunakan Ketegasan Dalam Pengamanan Wilayah Papua'.
Maruf Amin meminta agar Panglima TNI memberikan perhatian kepada Daerah Otonomi Baru (DOB) Papua.
Masduki mengungkapkan Maruf meminta Panglima TNI menyiapkan infrastruktur untuk pemerintahan di DOB.
Saat ini, Maruf menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
"Wakil presiden itu menekankan supaya perkantoran-perkantoran yang dibutuhkan di daerah wilayah-wilayah baru provinsi baru itu segera dipersiapkan, infrastruktur awal dan seterusnya supaya dipersiapkan, dan itu juga disanggupi oleh bapak panglima," ungkap Masduki.
Dalam pertemuan itu, Maruf Amin juga meminta agar TNI menggunakan pendekatan humanis, teritorial, namun dengan ketegasan dalam penanganan wilayah Papua.
Panglima TNI, kata Masduki, menyanggupi permintaan Ma'ruf tersebut.
Bahkan Panglima TNI bakal segera mengunjungi wilayah Papua.
"Dia akan berangkat ke Papua dan melakukan langkah-langkah sebagaimana yang diinginkan oleh wakil presiden, yaitu bagaimana agar Papua tetap pendekatannya pendekatan humanis, pendekatan pendekatan teritorial tetapi dengan ketegasan ketegasan," tutur Masduki.
"Jadi istilahnya Wapres itu defensif aktif dan itu oleh Panglima TNI disanggupi dan akan dilaksanakan secara lebih tegas," tambah Masduki.
Selain itu, Maruf juga meminta agar KSAL Laksamana Muhammad Ali untuk menjaga kekayaan laut di Papua.
Wapres bahkan bercerita mengenai kekayaan laut di Papua. Ma'ruf bercerita saat kunjungan dirinya ke Biak dan membuka dan meresmikan ekspor tuna.
"Wapres meminta supaya pengamanan pengamanan kekayaan laut di Papua dan yang lainnya juga dijaga dengan baik," pungkas Masduki.
>>>Ikuti Berita Lainnya di News Google SURYA.co.id