KKB Papua

TNI-Polri Sukses Buru KKB Papua dan Membuatnya Makin Terjepit, Ketua PBNU: Kita Ucapkan Apresiasi

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Ilustrasi. TNI-Polri Sukses Buru KKB Papua dan Membuatnya Makin Terjepit, Ketua PBNU beri apresiasi

Penulis: Putra Dewangga Candra Seta | Editor: Adrianus Adhi

SURYA.co.id - Keberhasilan TNI-Polri memburu dan mendesak teroris KKB Papua mendapat apresiasi dari Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Marsudi Syuhud.

Menurut Marshudi, Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua semakin terjepit berkat kerja keras pemerintah melalui TNI-Polri.

Katanya, pemerintah Indonesia sangat serius dalam melakukan tindakan yang diperlukan guna menangani tindak-tindak kekerasan yang muncul belakangan ini di Papua.

Bahkan pemerintah telah menetapkan KKB Papua sebagai kelompok teroris yang selama ini kerap melakukan pelanggaran tindak pidana, seperti pembunuhan dan kekerasan secara masif dan brutal.

Papua bagian dari Indonesia dan tidak bisa diganggu gugat.

Baca juga: Tolak Teroris KKB Papua, Sejumlah Organisasi Masyarakat Ogah Peringati Hari Jadi OPM 1 Juli

Baik secara Internasional, hukum, maupun politik, Papua sudah selesai.

“Ketika ada yang mencoba mengganggu perjalanan demokrasi, hukum, politik di Papua maka pemerintah Indonesia wajib menyelesaikannya,” tegas Marsudi Syuhud, Jumat (2/7/2021).

Seperti dilansir dari Tribunnews dalam artikel 'Berhasil Batasi Aktivitas KKB Papua, Ketua PBNU Apresiasi Pemerintah'

Menurut dia, munculnya gangguan KKB Papua sudah menjadi bagian dari tugas pemerintah dalam menyelesaikannya.

“Saya sampaikan tidak semua warga Papua itu teroris, teroris itu sifatnya hanya pribadi saja, yakni, mereka yang melakukan berbagai tindakan kejahatan dan aksi teror di Papua,” ungkap Marsudi Syuhud.

Dijelaskan bahwa dengan menurunkan TNI-Polri memburu para pelaku teror di Papua demi keamanan dan kenyamanan masyarakat dari aksi-aksi kejahatan dan teror yang dilakukan KKB Papua, langkah pemerintah harus diapresiasi.

“Kita ucapkan apresiasi untuk pemerintah. Kehadiran TNI- Polri telah memberikan rasa aman bagi masyarakat Papua dan berhasil menekan tindak kejahatan yang dilakukan oleh KKB Papua,” kata Marsudi.

Menurutnya, pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berusaha membuat berbagai terobosan dan langkah untuk mengubah masyarakat Papua ke arah yang lebih maju.

Seperti memberi keleluasaan bagi pemerintah Papua untuk mengurus anggaran, pemerintahan dan lainnya.

Bahkan Alokasi dana Otonomi Khusus (Otsus) pun mengalami kenaikan sebesar 0,25 persen.

"Karena itu adalah anggaran pemerintah, tentu harus diawasi, sama dengan pemerintah daerah lainnya. Sehingga, dana yang diberikan tersebut benar-benar manfaatnya bisa dirasakan masyarakat Papua,” jelasnya.  

Sejumlah Organisasi Masyarakat tolak KKB Papua

Sementara itu, sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam Komponen Merah Putih Papua, menolak dengan tegas keberadaan teroris KKB Papua.

Mereka bahkan tak mau memperingati hari jadi OPM yang jatuh setiap tanggal 1 Juli.

Ketua Komponen Merah Putih Provinsi Papua, Albert Ali Kabiay, mengatakan peryataan sikap tersebut demi menjaga Tanah Papua tetap aman dan damai.

Alasannya, lantaran melihat dinamika politik dan gangguan keamanan yang ditengarai organisasi tersebut selama ini di Papua. 

"Kami menolak segala bentuk kegiatan peringatan 1 Juli HUT TPN/OPM atau kelompok separatis teroris di Papua.

Sebab 1 juli yang sesungguhnya ialah HUT Bhayangkara Polri," ujarnya dalam keterangan pers di Obhe Kampung Sereh, Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Rabu (30/6/2021).

Seperti dilansir dari Tribun-Papua.com dalam artikel 'Sejumlah Organisasi Masyarakat di Papua Tolak Peringatan OPM 1 Juli'

Kabiay saat memberikan keterangan pers, didampingi sejumlah tokoh muda Papua; Ondoafi Kampung Sereh, Yanto Eluay yang juga anak kandung dari tokoh masyarakat Papua yang disegani, almarhum Theys Eluay.

Kemudian, Ketua Barisan Merah Putih, Max Ohee, anak kandung dari Pejuang Pepera 1969, Ramses Ohee. Kepala Suku Besar Eseleng Tabi, Herman Yoku, dan Sem Kogoya selaku Wakil Ketua Pengendali Masyarakat Adat Pegununangan Tengah Papua.

Adapun pernyataan sikap yang disampaikan berisi enam poin.

Pertama, mengimbau seluruh masyarakat Papua untuk tidak terprovokasi oleh kelompok separatis dan teroris di Papua. Sebab, nantinya akan merugikan masyarakat sendiri.

Kedua, mendukung sepenuhnya keputusan pemerintah terhadap penetapan kelompok separatis di Papua sebagai kelompok teroris.

"Sesuai undang-undang yang berlaku, karena telah terbukti mereka menimbulkan teror terhadap masyarakat Papua," ujar Kabiay.

Ketiga, mendukung sepenuhnya aparat TNI dan polisi untuk melakukan penegakan hukum secara terukur, sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) demi menciptakan rasa aman dan damai bagi masyarakat Papua.

Keempat, mendukung sepenuhnya keberlanjutan Otonomi Khusus (Otsus) dan pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) di wilayah Papua.

"Sebab hal ini sebagai upaya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua," kata Kabiay.

Kelima, mengimbau seluruh elemen masyarakat agar terus mendukung dan mensukseskan pelaksanaan PON XX Papua 2021.

Terakhir, mendorong aparat penegak hukum dan pemerintah untuk terus melakukan upaya pemberantasan korupsi di Papua.

Aksi Brutal KKB Papua Meningkat

Sementara itu, Aksi brutal KKB Papua semakin meningkat di Kabupaten Puncak hingga Yahukimo.

Irjen Mathius D Fakhiri mengakui gangguan keamanan yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terus meningkat.

Hal tersebut diketahui setelah pihaknya mencatat perbandingan antara tahun 2020 dengan 2021 dalam rentang bulan Januari hingga Juni ini.

"Memang benar terjadi peningkatan kasus akibat gangguan KKB, yakni tercatat 33 kasus yang terjadi di lima kabupaten," kata Kapolda Fakhiri dikutip dari Antara.

Adapun lima kabupaten yang mengalami peningkatan gangguan oleh KKB Papua.

Berikut daftarnya.

1. Kabupaten Puncak 17 kasus

2. Kabupaten Intan Jaya 9 kasus

3. Kabupaten Mimika 2 Kasus

4. Kabupaten Yahukimo 2 kasus

5. Pegunungan Bintang 2 kasus

Fakhiri mengungkapkan gangguan keamanan yang dilakukan KKB Papua terbanyak yakni kasus penembakan.

Dari kasus tersebut, mengakibatkan 23 orang meninggal, termasuk 10 anggota TNI-Polri dan 9 warga sipil.

"Sedangkan anggota KKB Papua yang tewas tercatat empat orang," tutur Irjen Fakhiri.

Fakhiri mengatakan, pihaknya memprediksi akan terjadi kenaikan kasus dan menjadi ancaman kepada warga sipil.

Karena itu, Fakhiri mengingatkan kepada warga sipil untuk tetap waspada.

Lebih lanjut, ketika ditanya tentang kasus penyalahgunaan senjata api, Kapolda Papua mengaku tercatat ada 10 kasus.

Dari 10 kasus, 5 kasus di antaranya terjadi di Polres Jayapura.

Sedangkan lainnya terjadi di Kabupaten Merauke, Nabire, Boven Digul dan Kab. Puncak Jaya.

Baca berita seputar KKB Papua lainnya