Berita Viral
Harta Kekayaan Nusron Wahid, Menteri ATR/BTN yang Sebut Tanah Menganggur Akan Disita Negara
Berikut ini kekayaan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, yang sebut tanah menganggur bisa disita negara
Penulis: Arum Puspita | Editor: Musahadah
Ia sekarang menjabat sebagai Anggota DPR RI sejak 2019 dan juga menjabat dari 2004 hingga 2015 mewakili Jawa Tengah II.
Pada 2014 hingga 2019, ia menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).[3]
Menjabat Anggota DPR RI, Nusron ditempatkan di Komisi VI.
Di komisi ini, ia bertugas sebagai pengawas kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan perdagangan, perindustrian, investasi, koperasi, UKM, BUMN, dan Standardisasi Nasional.
Di samping itu, Nusron Wahid juga merupakan sebagai Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor dari 2011 hingga 2015.
Pendidikan:
Baca juga: BSU 2025 Periode Juni-Juli Berakhir, Akankah Dilanjut hingga Akhir Tahun? Ini Kata Kemenkeu
MI Miftahutthalibin Mejobo Kudus
MTs Qudsiyyah Kauman Menara Kudus
SMA NU Al-Ma'ruf Kudus
Sarjana Sastra, Jurusan Ilmu Sejarah di Universitas Indonesia
Magister Ekonomi, Program Studi Ilmu Ekonomi, Pasca Sarjana Institut Pertanian Bogor[8]
Karier:
Ketua Umum PB PMII (2000-2003)
Anggota Komisi VI DPR RI (2009–2014)
Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) (2014–2019)
berita viral
Nusron Wahid
Menteri ATR/BTN
negara sita tanah menganggur
SURYA.co.id
surabaya.tribunnews.com
kekayaan Nusron Wahid
Kisah Anyndha, Anak Penjual Soto Berhasil Kuliah Gratis di UGM Berkat Produk Pembasmi Rayap |
![]() |
---|
Lisa Mariana Ungkap Rasa Haru Saat Tes DNA, Tak Bertemu Ridwan Kamil di Bareskrim |
![]() |
---|
Sosok Prada Lucky yang Tewas Diduga Dianiaya Senior: Baru 2 Bulan Jadi Prajurit, Anak Bintara TNI |
![]() |
---|
Detik detik Lisa Mariana Menangis Melihat Anak Disuntik Jarum Tes DNA |
![]() |
---|
Sosok Bripka Rian, Anggota Polri yang Menyambi Jadi Badut Sepulang Dinas demi Tambah Tabungan Haji |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.