Heboh Pengibaran Bendera One Piece, WK DPRD Tuban M Miyadi: Masalah Kecil yang Dibesar-Besarkan

SURYA.co.id | TUBAN - Wakil Ketua DPRD Tuban, M Miyadi, turut menanggapi viralnya fenomena pengibaran Bendera One Piece di Tuban, Senin (4/8/2025).

Menurut Miyadi, persoalan ini sejatinya hanya masalah kecil yang kemudian dibesar-besarkan.

“Sebetulnya urusan ini adalah urusan kecil yang dibesar-besarkan,” ujarnya.

Baca juga: Kibarkan Bendera Jolly Roger One Piece, Rumah Warga Kerek Tuban Didatangi Aparat Gabungan

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menjelaskan menjelang peringatan HUT Kemerdekaan RI ke‑80, semua warga negara diperbolehkan berkreasi untuk memeriahkan suasana.

Namun, Miyadi mengingatkan agar tetap memperhatikan etika dan norma yang berlaku.

“Kejadian ini merupakan pengalaman yang harus dipahami oleh warga negara, bahwa dalam memperingati HUT RI menjadi kewajiban kita bersama. Namun tetap harus dilakukan dengan estetika yang santun serta menjauhi norma-norma pelanggaran etik, kebiasaan, dan budaya kita,” imbuhnya.

Ketika disinggung soal penertiban dan perampasan bendera One Piece oleh sebagian pihak, Miyadi menilai apakah tindakan itu berlebihan atau tidak, sangat tergantung dari status barang yang disita.

“Berlebihan atau tidak sangat tergantung yang dirampas. Apakah termasuk barang yang dilarang atau tidak,” bebernya.

Sebelumnya, rumah seorang pria berinisial A (26), warga Kecamatan Kerek, sempat didatangi oleh petugas gabungan yang terdiri dari pihak Polsek, Koramil, pihak kecamatan dan desa, hingga intel Kodim.

A diketahui mengibarkan bendera One Piece karena sedang mengikuti tren di platform TikTok.

Setelah didatangi petugas, bendera tersebut disita, dan A diminta untuk mengingatkan teman-temannya agar tidak ikut mengibarkan bendera serupa.

Tak hanya A petugas juga menertibkan dan menyita 2 Bendera One Piece lain yang berada di Kecamatan Singgahan dan Montong.

Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tuban, Yudi Irwanto, menyebut hingga saat ini belum ada edaran resmi maupun sanksi dari pemerintah pusat maupun provinsi terkait pengibaran bendera One Piece tersebut.