Penilaian Anggota DPR RI BHS Soal Kemacetan Parah Jelang Rute Penyeberangan Ketapang-Gilimanuk

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Anggota DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS) menilai kemacetan parah yang terjadi jelang rute penyeberangan Ketapang-Gilimanuk bukan karena kurangnya kapal. 

Berbeda dengan klaim Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim), BHS menilai dermaga di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi, yang seharusnya ditambah.

"Penyeberangan yang terjadi di Ketapang-Gilimanuk itu sangat dipengaruhi oleh cuaca. Kenapa? Kondisi dermaga yang sangat darurat sekali," kata BHS ketika dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (2/8/2025).

Pada pelayaran lintas Jawa-Bali (barat–timur), arus bisa melintang terhadap arah kapal, terutama saat musim tertentu. Banyak dipengaruhi angin musiman, pasang surut, dan bentuk topografi dasar laut, ini bisa menyebabkan arus melintang terhadap kapal yang menyeberang dari barat ke timur.

"Pada saat musim gelombang arus yang kuat, mereka tidak bisa beroperasi. Jadi kalau diberhentikan sementara, untuk menjaga keselamatan, kami rasa wajar. Lebih baik begitu daripada terjadi hal yang tidak diinginkan," ucapnya.

Di samping itu, BHS yang juga praktisi di transportasi laut tersebut memastikan, bahwa jumlah kapal yang melayani rute ini telah cukup. Angkanya, mencapai 2 kali lipat kapal yang beroperasi.

Sehingga, usulan penambahan kapal yang disampaikan Pemprov Jatim dianggap bukan solusi terbaik. 

"Jumlah kapal yang ada di lintas tersebut, sebenarnya sudah ada dua kali lipat yang beroperasi. Namun, mereka kekurangan jumlah dermaga," ujar BHS.

"Sehingga, kebijakan pemprov untuk menambah jumlah kapal, saya rasa kurang tepat. Yang tepat adalah penambahan pasang dermaga," tutur BHS.

Saat ini, Pelabuhan Ketapang memiliki 7 dermaga (termasuk dermaga Movable Bridge/MB). 

Menurut politisi Gerindra ini, pelabuhan tersebut idealnya memiliki 10 dermaga.

Satu dermaga bisa menampung minimal 4 unit kapal. 

"Kalau dermaga ini ditambah, maka kapal yang berjumlah 58 unit bisa beroperasi. Sebab saat ini hanya 26 unit yang beroperasi. Kalau ditambah, maka sisanya bisa beroperasi. Sehingga tidak perlu menambah kapal lagi," jelasnya.

Selain lebih efektif, penambahan kapal juga lebih efisien dari sisi ekonomi. 

"Penambahan dermaga jauh lebih murah. Satu pasang dermaga bisa menampung 4 unit kapal," BHS menuturkan pada acara Dharma Lautan Utama (DLU) Anugerah Mitra Usaha dan Pelanggan 2025 di Surabaya.

Legislator asal dapil Jawa Timur 1 (Surabaya - Sidoarjo) itu memprediksi, kebutuhan dermaga ini semakin mendesak apabila tol ruas Probolinggo-Banyuwangi selesai dibangun. 

"Sehingga, hingga tahun depan idealnya harus ada penambahan 3 dermaga," tandas BHS.

Direktur Perkapalan dan Kepelautan Kementerian Perhubungan, Ir Samsuddin, mengapresiasi peran DLU dalam pelayaran di Indonesia. Termasuk inisiatif PT DLU memberikan penghargaan kepada mitra usaha, sebagai bentuk dukungan kepada seluruh stakeholder. 

"Ini menunjukkan rasa kepedulian dan sense of belonging dari PT DLU terhadap kelangsungan layanan dan keselamatan di sektor pelayaran,” katanya.

Direktur Utama PT DLU, Erwin H Poedjono, menegaskan bahwa kegiatan pemberian penghargaan ini rutin dilakukan sebagai apresiasi kepada ekspedisi, agen, pengemudi teladan dan pelanggan setia.

Di sisi lain, Kementerian Perhubungan memastikan bahwa layanan penyeberangan lintas Ketapang–Gilimanuk telah kembali berjalan normal. Setelah beberapa hari sempat terjadi antrean kendaraan, antrean di jalan utama Pelabuhan Ketapang telah kembali normal sejak Selasa (29/7/2025).

Sebanyak 26 Kapal beroperasi di Pelabuhan Ketapang. Ini terdiri dari 14 kapal di Dermaga MB dengan pola 8 Trip, 10 kapal di Dermaga LCM dan dan 2 kapal perbantuan di Dermaga Bulusan.

Kemudian, sebanyak 27 kapal beroperasi di Pelabuhan Gilimanuk. Terdiri dari 19 kapal di Dermaga MB dan 8 kapal di Dermaga LCM.

Terkait antrean panjang di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa sempat bersurat kepada Kementerian Perhubungan RI. Gubernur meminta penambahan kapal untuk beroperasi melayani penyeberangan lintas Ketapang-Gilimanuk.

Kapal yang diminta adalah kapal berkapasitas besar yang mampu melayani dermaga LCM (Landing Craft Machine) di Pelabuhan Ketapang. 

Selain meminta penambahan kapal, Gubernur Khofifah juga mengusulkan pengaktifan pelabuhan alternatif, yakni Pelabuhan Jangkar di Situbondo, untuk mengurai kepadatan aktivitas penyeberangan yang saat ini terpusat di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi.