BI KPw Jatim dan Pemprov Jatim Sepakat Dorong Peningkatan Investasi dan Lapangan Kerja

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Bank Indonesia Kantor Perwakilan Jawa Timur (BI KPw Jatim) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim, mendorong peran Jatim sebagai pusat gravitasi pertumbuhan ekonomi nasional. 

Dengan investasi sebagai penggerak utama transformasi struktural dan penciptaan kesejahteraan masyarakat.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Timur, Ibrahim, menyampaikan  investasi menjadi pendorong utama pembentukan lapangan kerja dan peningkatan produktivitas regional.

"Jatim memiliki daya saing tinggi dengan dukungan infrastruktur dan pasar yang besar. Masih terdapat ruang peningkatan pada pasar tenaga kerja, adopsi TIK, dan sistem keuangan," kata Ibrahim, usai kegiatan High Level Meeting (HLM) di Gedung Negara Grahadi, Surabaya.

Penguatan aspek-aspek tersebut menjadi kunci dalam mendorong akselerasi investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Jatim, Adhy Karyono, menyampaikan capaian strategis forum ini. 

“Termasuk terbentuknya 46 proyek Investment Project Ready to Offer (IPRO) senilai Rp57,5 triliun serta 12 Letter of Intent (LoI) dari investor asing selama pelaksanaan East Java Investment Forum (EJIF) 2024,” tambah Adhy.

Menekankan aspek keamanan dan kenyamanan investasi, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim, Kombes Pol Roy Hutton Marullamrata Sihombing, juga menyampaikan pentingnya stabilitas sebagai pondasi iklim usaha.

“Polda Jatim telah dan akan berkomitmen untuk mengintensifkan pengamanan proyek strategis, penanganan konflik sosial, serta patroli objek vital, dan mengimbau investor agar mematuhi proses perizinan untuk mencegah potensi pelanggaran hukum agar terhindar dari premanisme,” tambahnya.

Pada forum tersebut, tiga kepala daerah di Jatim, yaitu Kabupaten Lamonga, Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Nganjuk, turut menyampaikan kondisi percepatan investasi di wilayahnya. 

Komitmen bersama kemudian diperkuat melalui Tanda Tangan Deklarasi Bebas Pungli dan Premanisme antara Gubernur Jawa Timur, Kapolda Jawa Timur, dan Bupati/Walikota se-Jawa Timur sebagai wujud komitmen untuk mendukung iklim usaha yang aman, serta investasi yang inklusif dan berkelanjutan.

BACA BERITA SURYA.CO.ID LAINNYA DI GOOGLE NEWS