DPRD Sidoarjo Diminta Lebih Serius Bahas RPJMD : Konflik Politik Harus Dikesampingkan

SURYA.CO.ID, SIDOARJO - Sejumlah kalangan mendesak DPRD Sidoarjo lebih serius dalam melakukan pembahasan RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Sidoarjo 2025-2029. 

Karena, penyusunan RPJMD merupakan hal sangat serius yang berdampak pada pembangunan di Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur (Jatim), hingga 5 tahun ke depan. 

Nanang Haromain, Founder Institute of Research and Public Development (IRPD), bahkan mendesak agar kalangan DPRD dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sidoarjo agar jangan terlalu sibuk urusan politik dalam pembahasan ini. 

“Kami ikut senang, Rapat Paripurna hari ini bisa digelar. Karena kemarin kami dengar sempat gagal digelar dengan sejumlah alasan,” kata Nanang, Selasa (1/7/2025). 

Ya, rapat paripurna tentang penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap raperda tentang RPJMD Kabupaten Sidoarjo 2025-2029 digelar di gedung DPRD Sidoarjo, Selasa siang. Bupati Sidoarjo Subandi juga hadir dalam rapat tersebut. 

Menurutnya, konflik ego sektoral dan konflik politik harus dikesampingkan. Karena, pembuatan RPJMD ini sangat penting. Sehingga harus benar-benar menjadi perhatian. 

“Lima tahun ke depan, ini menjadi acuan pembangunan. Menjadi acuan pembahasan APBD setiap tahun. Jadi kami berharap bisa eksekutif dan legislatif benar-benar maksimal menjalankan tugasnya,” tandas Nanang. 

Hal serupa juga disampaikan Kasmuin dari Center for Participatory Development (CePAD). 

Disebutnya, bahwa pembahasan RPJMD juga sedang menjadi perbincangan di kalangan aktivis dan para tokoh masyarakat Sidoarjo. 

Terkait persoalan politik, kepentingan dan beberapa hal yang menurut dia seharusnya tidak perlu. 

“Ini urusan Sidoarjo. Untuk pembangunan lima tahun ke depan. Makanya kami juga khawatir jika tidak disusun dengan maksimal. Apalagi kalau sampai gagal, jelas malah bahaya,” kata dia. 

Kasmuin juga menyoroti proses perumusan RPJMD yang harus melibatkan masyarakat. Untuk bisa ikut memantau, memberi masukan dan terlibat dalam proses penyusunan program 5 tahun ke depan. 

“Publik harus dilibatkan dalam proses penyusunan RPJMD. Supaya bisa memberi masukan atau usulan terkait rencana pembangunan, serta bisa ikut mengawasinya. Jadi ini bukan cuma urusan eksekutif dan legislatif saja. Apalagi hanya urusan politik,” tandasnya. 

Pihaknya juga mengatakan, bahwa perumusan RPJM limit waktunya selama 6 bulan, terhitung sejak kepala daerah dilantik. Jika sampai tidak jadi, maka Mendagri yang akan memfasilitasinya. 

Di sisi lain, Ketua DPRD Sidoarjo Abdilah Nasih, mengatakan bahwa proses perumusan RPJMD akan dilakukan dengan maksimal. Berjalan bersama antara pemkab dan DPRD, serta masyarakat Kabupaten Sidoarjo. 

“Pelibatan publik juga tentu kami lakukan. Kami akan mendorong Pansus RPJMD untuk menggelar audiensi, atau semacam membuat forum konsultasi bersama masyarakat. Karena kami rasa tidak adil jika pembangunan Sidoarjo lima tahun ke depan hanya dimonopoli oleh pemkab dan DPRD saja,” kata Nasih ditemui usai paripurna.