Cukupi Kebutuhan Telur Warga Surabaya, Cak Eri Kerja Sama Lintas Daerah dengan Pemkot Blitar

SURYA.CO.ID, SURABAYA - Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya dan Pemkot Blitar sepakat menjalin kerja sama lintas daerah untuk pemenuhan sejumlah komoditas. 

Sebagai daerah pemasok, Kota Blitar akan menyuplai berbagai kebutuhan pangan di Kota Surabaya.

Kesepakatan tersebut tertuang dalam nota kesepakatan (MoU) antara kedua belah pihak, yang ditandatangani langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi bersama Wali Kota Blitar Syauqul Muhibbin pekan lalu.

Ada sejumlah kebutuhan pangan di Surabaya yang nantinya dipasok langsung oleh Pemkot Blitar.

Melalui kesepakatan tersebut, Wali Kota Cak Eri ingin memastikan ketersediaan stok dan stabilitas harga. Satu di antara pasokan pangan yang dijamin adalah stok telur.

Mengingat, kebutuhan telur di Surabaya cukup besar. 

"Misal, kebutuhan telur dalam satu hari ada berapa dan satu bulan berapa ton, maka nanti saya mengambil (kerja sama) dengan Kota Blitar ini,” kata Cak Eri saat dikonfirmasi, Selasa (24/6/2025).

Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), tahun 2023, rata‑rata konsumsi telur warga Surabaya sekitar 2,735 butir per kapita per minggu. 

Dengan estimasi jumlah penduduk Surabaya yang mencapai  3 juta jiwa, maka Kota Pahlawan butuh 1,17 juta butir telur per hari, atau sekitar 1.900 ton per bulan.

Untuk memastikan kebutuhan telur maupun kebutuhan pangan lainnya, Pemkot Surabaya akan terlebih dahulu melakukan perhitungan melalui neraca komoditi. 

"Sebab, saya sebagai wali kota, setiap kami mengeluarkan izin terkait dengan apartemen, hotel hingga rumah makan, maka saya harus tahu neraca komoditi," ujar Cak Eri.

Pada prinsipnya, Cak Eri menegaskan, pentingnya kerja sama antar daerah dalam menyelesaikan sebuah masalah. 

Cak Eri yang juga Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) ini, optimistis kerja sama antar daerah ini bisa saling mendukung dan menguatkan satu sama lain.

Khususnya, terkait pergerakan perekonomian masyarakat yang digerakkan melalui koperasi kelurahan. Termasuk, juga dalam hal mengurangi kemiskinan, pengangguran terbuka hingga gini ratio secara bertahap ke depannya.

Karenanya, hal ini bisa dilakukan dengan Pemda lain di Indonesia.