Ketua DPRD Gresik Syahrul Munir Minta Penanganan Banjir Kali Lamong Harus Terpadu

SURYA.co.id | GRESIK - DPRD Gresik merespon terkait kembali meluapnya banjir Kali Lamong yang terjadi sejak Senin (9/6/2025) kemarin.

Banjir yang merendam Balongpanggang, Benjeng, dan saat ini Cerme perlu penanganan terpadu antara Pemerintah pusat, Pemerintah provinsi, dan Pemerintah daerah.

Baca juga: Banjir Kali Lamong di Gresik Surut, Warga Minta Pengerukan dan Pembuatan Tanggul yang Tinggi

Sungai dengan panjang 103 kilometer, melintasi Gresik, Mojokerto, Lamongan, dan Surabaya.

Melintas di wilayah Gresik hampir 57 persen, tepatnya 58,1 kilometer.

Banjir Kali Lamong yang terjadi awal bulan Juni ini disebabkan oleh curah hujan tinggi dan air kiriman wilayah hulu menyebabkan debit Kali Lamong meningkat dan meluap.

“Kita kawal anggaran agar bisa segera realisasi tahun ini untuk penanganan. Tahun ini sudah ada plot anggaran, tapi tetap kebutuhan penanganan masih butuh anggaran dan penanganan dari provinsi dan dari pusat. Kita sudah ke  (Pemerintah) provinsi untuk koordinasi. Karena penanganan Kali Lamong harus terpadu, pembebasan tanah dari Gresik mulai Juni ini, tinggal kita minta bantu dari provinsi untuk bisa bantu pembangunan retarding basin (kolam retensi),” ujar Ketua DPRD Gresik, M Syahrul Munir.

Sementara itu, wakil ketua Komisi III DPRD Gresik, Abdullah Hamdi menambahkan, persoalan banjir Kali Lamong menjadi perhatian serius bersama, mengingat bagaimana dampak ditimbulkan banjir luar biasa, baik dari segi perekonomian, baik dari segi pertanian, segi transportasi dan semuanya.

“Oleh karena itu kami di DPRD Gresik komunikasi intens dengan eksekutif penyelesaian persoalan banjr Kali Lamong , karena ini bukan tanggung jawab kita di Gresik, ini merupakan bagian dari tanggung jawab BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) tapi kita tidak bisa tinggal diam luapan Kali Lamong ini,” ucap Hamdi sapaan akrabnya.

Politisi PKB asal Menganti ini menerangkan, sebelum banjir terjadi legislatif dan eksekutif sudah merencanakan anggaran untuk bisa masuk ke persoalan Kali Lamong, kalau pembangunan tanggul memang tidak diperkenankan, kata Hamdi, karena itu tanggungjawab BBWS.

“Tapi yang bisa kita lakukan bentuknya normalisasi,” jelasnya.

Kemudian pihaknya selalu melakukan koordinasi dengan Pemerintah pusat untuk segera melakukan penanggulan.

Di samping itu, DPRD Gresik selalu mendorong Pemerintah daerah untuk melakukan percepatan terkait dengan pembuatan kolam retensi nantinya akan membantu persoalan banjir Kali Lamong ini.

“Tidak kala pentingnya kami pernah ke pusat, sama-sama mendorong bagaimana penanganan Kali Lamong secara holistic bisa dikerjakan, kita bisa bayangkan bagaimana di Gresik tidak hujan tapi di wilayah atas Lamongan, Mojokerto, Jombang masuk ke Kali Lamong berimbas di kita Gresik,” terangnya.

Hamdi memberikan catatan, ada hal juga paling penting, normalisasi di wilayah hilir, kalau hulu sudah banyak yang dikerjakan parapet pengerukan, menuju ke laut hingga hari ini belum dilakukan.

“Kaau persoalan yang ditanyakan sudah, perlu dilakukan percepatan agar persoalan ini bisa segera teratasi dengan baik, karena bagi kami bencana banjir ini menyusahkan banyak masyarakat, kami melihat keseriusan menyelesaikan persoalan banjir Kali Lamong. Kedepan dukungan anggaran, dukungan politik dari kami Insya Allah kita lakukan untuk bisa menyelesaikan persoalan banjir Kali Lamong,” paparnya.