Paripurna RPJMD 2025-2029, Pemkab Kediri Targetkan Kemiskinan Ekstrem Nol Persen dalam 5 Tahun

SURYA.co.id, KEDIRI - Pemkab Kediri menetapkan target nol persen angka kemiskinan ekstrem dalam lima tahun ke depan.

Wakil Bupati Kediri, Dewi Mariya Ulfa, menjelaskan bahwa angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Kediri saat ini masih cukup tinggi yakni di angka 9,95 persen.

Namun, pihaknya optimistis angka tersebut dapat ditekan habis dalam lima tahun ke depan dengan strategi pembangunan yang inklusif.

"Mas Bupati Hanindhito Himawan Pramana sangat memberi perhatian serius terhadap persoalan kemiskinan ekstrem. Berbagai program telah dan akan terus digulirkan, seperti Sekolah Rakyat, beasiswa pendidikan, hingga peningkatan akses kerja," kata Dewi di sela-sela agenda penyampaian pandangan pada rapat paripurna DPRD terkait Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029 di Gedung Graha Sabha Canda Bhirawa, Selasa (10/6/2025).

Agenda paripurna kali ini mencakup penyampaian laporan hasil kegiatan komisi dan hasil reses masa persidangan II tahun sidang 2024/2025.

Selain itu, penjelasan Bupati Kediri terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni RPJMD 2025-2029 dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

Salah satu program andalan Pemkab Kediri dalam menekan kemiskinan adalah sekolah gratis seperti Sekolah Rakyat yang mengusung konsep pendidikan berbasis masyarakat.

Selain itu, disediakan pula beasiswa melalui program GNOTA untuk pelajar kurang mampu, mulai dari jenjang SD hingga perguruan tinggi.

Tak hanya itu adapun program boarding school gratis bagi siswa berprestasi dari keluarga tidak mampu.

"Kami ingin masyarakat tahu bahwa keterbatasan ekonomi tidak boleh menjadi penghalang untuk melanjutkan pendidikan. Pemerintah hadir untuk membantu. Jika ada kendala biaya, ajukan saja ke Pemkab," imbuh Dewi.

Di bidang ketenagakerjaan, strategi penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan membuka akses pelatihan dan penciptaan lapangan kerja baru, terutama menyasar kalangan muda dan kelompok rentan di pedesaan.

Pemerintah daerah juga menggandeng berbagai pihak untuk memperluas jaringan pelatihan vokasi.

Dalam forum paripurna tersebut, Mbak Dewi turut memaparkan capaian pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024.

Dia menyebutkan pendapatan daerah mengalami kenaikan sebesar 0,72 persen.

Sementara itu, realisasi belanja daerah tercatat mencapai 93,9 persen.

Artinya menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang cukup baik.

"Silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran pun berhasil ditekan, dari Rp 335 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp 235 miliar tahun ini. Ini artinya pelaksanaan anggaran semakin efektif dan tepat sasaran," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kediri, Murdi Hantoro mengatakan bahwa rapat paripurna ini merupakan tahap awal dalam proses penyusunan RPJMD.

Menurutnya, penyampaian pandangan umum fraksi akan dilakukan setelah rapat ini dan dijadwalkan berlangsung pada malam harinya pukul 19.00 WIB.

"Meski belum memasuki pembahasan mendalam, pandangan umum fraksi sangat penting untuk membaca arah dan harapan terhadap pembangunan daerah lima tahun ke depan," kata Murdi.

Murdi menuturkan sinergi antara legislatif dan eksekutif penting dilakukan untuk merumuskan kebijakan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

Khususnya dalam upaya penghapusan kemiskinan ekstrem dan peningkatan kualitas hidup warga Kabupaten Kediri.