Kemenag dan DPRD Situbondo Dukung Putusan MK Terkait Pendidikan Dasar Digratiskan

SURYA.CO.ID, SITUBONDO - Kementrian Agama (Kemenag) dan DPRD Situbondo di Jawa Timur (Jatim), mendukung putusan Mahkamah Konstitusi  (MK) terkait digratiskannya biaya pendidikan SD dan SMP negeri dan swasta.

Keputusan MK ini, disampaikan dalam sidang perkara Nomor 3/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) pada Selasa (27/5/2025). 

Kepala Kemenag Situbondo, Muhammad Mudhofar, mengatakan bahwa pihaknya menyambut positif putusan MK yang menyatakan pendidikan dasar digratiskan.

"Ya termasuk madrasah. Kemenag Situbondo mendukung putusan ini, karena sejalan dengan upaya pemerintah menjamin akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh lapisan masyarakat," ujar Mudhofar, Selasa (3/6/2025).

Karena Kemenag ini merupakan instansi vertikal, lanjut Mudhofar, pihaknya masih menunggu petunjuk atau regulasi yang dikeluarkan Kementerian Agama pusat.

"Seperti apa yang harus kami lakukan, nanti kami akan sesuaikan," tegasnya.

Selain itu, imbuh Mudhofar, pihaknya juga akan berkoordinasi dilevel kabupaten, karena lembaga madrasah itu berada di daerah.

"Tentu ini untuk semua lembaga pendidikan. Bukan hanya di sekolah madrasah, akan tetapi juga sekolah dasar," jelasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Komisi IV DPRD Situbondo, Muhammad Faisol, mengatakan jika pihaknya selaku mitra pendidikan masih menunggu regulasi regulasi terkait putusan MK.

"Jujur, terkait putusan pendidikan gratis itu segera direalisasi," ujarnya.

Politisi PPP ini mengaku senang dengan keputusan MK terkait pendidikan sekolah negeri dan swasta digratiskan tersebut.

"Makanya regulasinya dipercepat dan turun ke daerah, khususnya di Kabupaten Situbondo. Biar tidak ada lagi keluh kesah biaya pendidikan mahal dan berbayar. Ya kami tunggu pendidikan gratis itu," kata pria asal Kecamatan Banyuglugur ini.